Komentar
 |
| . |
Bukittinggi, fajarsumbar.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidin, menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang demokratis dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Muhidin saat membuka Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2024 di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (19/12) malam.
Pada ajang tersebut, DPRD Sumbar kembali mencatat prestasi membanggakan dengan mempertahankan predikat "informatif" dan meraih peringkat ke lima kalinya dalam kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Muhidin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat. “Dengan kemudahan akses informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip integritas dan kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan program yang dilaksanakan oleh badan publik. Namun, Muhidin mengingatkan bahwa keterbukaan tersebut tetap memiliki batasan, terutama untuk informasi yang bersifat sensitif atau berpotensi merugikan negara maupun individu.
Sebagai bentuk implementasi undang-undang tersebut, DPRD Sumbar bersama Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan transparansi di lingkungan Pemprov Sumbar.
Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, mengungkapkan bahwa AKIP merupakan agenda tahunan untuk memberikan penghargaan kepada badan publik yang konsisten menjalankan amanat keterbukaan informasi.
“Acara ini bertujuan mendorong layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” jelasnya.
Dengan capaian ini, DPRD Sumbar menunjukkan komitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi demi mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(*)