Komentar
 |
| ilustrasi |
Jakarta - Pemerintah berencana untuk meresmikan operasional Stasiun Kereta Cepat Karawang pada awal tahun depan. Namun, hingga saat ini, akses jalan yang menghubungkan stasiun tersebut dengan area sekitarnya belum tersedia. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mendorong agar pembangunan akses jalan tersebut dipercepat.
Dudy menegaskan bahwa stasiun ini akan menjadi titik strategis dalam pengembangan sistem transportasi cepat dan terintegrasi di Indonesia.
"Operasional Stasiun Kereta Cepat Karawang ini merupakan langkah penting dalam pengembangan transportasi cepat yang terintegrasi. Kami berharap stasiun ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Karawang dan daerah sekitarnya," ungkap Dudy dalam keterangan resmi, Jumat (13/12/2024).
Sebagai bagian dari rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), frekuensi perjalanan kereta akan ditingkatkan dari 48 menjadi 62 perjalanan per hari, dengan 31 perjalanan kereta berhenti di Stasiun Kereta Cepat Karawang.
Diharapkan, hal ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kemacetan, serta mempercepat pergerakan barang dan orang, terutama antara Karawang dan Jakarta. Stasiun ini juga diharapkan menjadi pusat transportasi yang strategis, mendorong perkembangan kawasan sekitar, menciptakan peluang ekonomi baru, serta memperkuat sektor industri di Karawang.
Untuk mendukung konektivitas Stasiun Kereta Cepat Karawang dengan daerah sekitarnya, rencananya stasiun ini akan terhubung dengan moda transportasi lainnya, seperti bus pengumpan (feeder) dan angkutan umum.
Menhub juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mempercepat penyelesaian pembangunan akses jalan dan persiapan teknis lainnya menjelang operasional stasiun.
Dengan rencana beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kemenhub berkomitmen untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, khususnya di Stasiun Kereta Cepat Karawang. Langkah ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.(des*)