Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen untuk mendukung peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa pihaknya siap mengakomodasi kebutuhan rumah sakit tersebut jika diusulkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Komitmen ini disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD M. Natsir pada Jumat (24/1). Dalam kunjungan tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak, seperti penambahan ambulans, ventilator, serta Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk layanan CT Scan.
“Selagi usulan tersebut masuk dalam APBD dan bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPRD Sumbar akan mendukungnya. Tidak akan ada penolakan selama anggaran digunakan secara efektif,” ujar Muhidi. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Muhidi mendorong pihak rumah sakit untuk memanfaatkan akses ke kementerian terkait guna memperoleh bantuan tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga mengingatkan agar serapan anggaran yang dialokasikan dalam APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal agar mendapatkan alokasi lebih besar di tahun berikutnya.
“Jika serapan anggaran rendah, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yang tentunya tidak baik bagi pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Direktur RSUD M. Natsir, Souni Morawati, menyambut baik kunjungan Ketua DPRD Sumbar. Ia berharap perhatian dari DPRD dapat membawa dampak positif bagi pengembangan rumah sakit.
“Kami berkomitmen untuk menjadi yang terbaik di Sumbar. Kami juga berharap pemerintah provinsi dapat lebih memperhatikan kebutuhan RSUD M. Natsir, termasuk dalam hal penambahan tenaga kesehatan,” ujar Souni.
RSUD M. Natsir saat ini merupakan rumah sakit tipe B dengan akreditasi paripurna. Rumah sakit ini memiliki sejumlah layanan unggulan, terutama untuk penanganan kanker, stroke, dan jantung. Namun, optimalisasi layanan masih terkendala kekurangan dokter subspesialis, sementara jumlah dokter spesialis yang ada saat ini sebanyak 46 orang.
Selain itu, penyelesaian sertifikasi tanah RSUD M. Natsir masih menjadi tantangan, begitu pula dengan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang masih belum terpenuhi sepenuhnya.
“Kami berharap kebutuhan ini dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah ke depan,” tutup Souni.(*)