Serangan Ransomware Mengguncang PDNS, Keamanan Siber Indonesia di Ujian -->

Iklan Cawako Sawahlunto

Serangan Ransomware Mengguncang PDNS, Keamanan Siber Indonesia di Ujian

Jumat, 17 Januari 2025
Ilustrasi.


Jakarta – Isu keamanan siber menjadi perhatian utama di Indonesia pada 2024, terutama setelah serangan ransomware yang menargetkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada pertengahan tahun. Insiden ini menjadi pukulan berat bagi pemerintah, yang mendapat kritik tajam terkait perlindungan data publik di dunia maya.


Keamanan siber harus menjadi fokus yang lebih serius, mengingat ancaman di dunia maya semakin berbahaya seiring dengan kemajuan teknologi dan keterhubungan global. Deteksi terhadap serangan siber kini harus bisa dilakukan dalam hitungan detik, bukan lagi menit atau jam, dan penanganan masalah harus segera dilakukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.


Ketahanan Siber yang Rentan

Serangan terhadap PDNS bukanlah insiden terakhir yang menyoroti kelemahan sistem pertahanan siber Indonesia pada 2024. Beberapa bulan setelahnya, dilaporkan 6 juta data Nomor Peserta Wajib Pajak yang diduga diretas dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan diperjualbelikan. Sebelumnya, terjadi kebocoran data 4,7 juta NIK dan NIP Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.


Insiden-insiden tersebut tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga data mereka, tetapi juga memperlihatkan kelemahan serius dalam ketahanan siber Indonesia. Di tengah kompleksitas ancaman siber global yang semakin berkembang, Indonesia harus memperkuat sistem pertahanannya.


Harapan Terhadap Pemerintahan Baru

Dengan pergantian pemerintahan, banyak yang berharap Presiden Prabowo akan memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini. Salah satu instruksi pertama yang diberikan oleh Presiden ke-8 RI adalah memperkuat sinergi antar lembaga negara untuk meningkatkan ketahanan siber Indonesia.


“Dengan sinergi yang lebih baik, kita harapkan ketahanan siber Indonesia dapat terjaga dengan lebih baik,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, setelah pelantikan Presiden Prabowo di Istana Negara pada 21 Oktober 2024.


Langkah Meningkatkan Ketahanan Siber

Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yang akan berperan dalam mengatasi serangan siber. CSIRT bertugas untuk mencegah, menanggulangi, dan mengelola keadaan darurat yang berkaitan dengan keamanan siber, serta mengkoordinasikan respons terhadap insiden yang terjadi. Tim ini diharapkan dapat mempercepat penanganan insiden dan meminimalkan kerusakan.


Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru ini perlu didukung agar lebih efektif. Pakar keamanan siber, Goutama Bachtiar, menekankan pentingnya sinergi dalam respon pemerintah terhadap isu keamanan siber. Mengacu pada serangan ransomware di PDNS, Goutama mencatat bahwa respons yang terpecah dari berbagai lembaga justru membingungkan publik dan tidak efektif.


Ia berharap respons instansi pemerintah saat kejadian serupa dapat disampaikan melalui satu saluran yang terkoordinasi dengan baik.


Peran Penting Sinergi Pemerintah dan Perusahaan Keamanan Siber

Pentingnya sinergi juga ditekankan oleh perusahaan keamanan siber, Palo Alto Networks, yang menyarankan koordinasi yang lebih baik antar badan pemerintah dalam mengatasi ancaman siber. Ketika ditanya apakah perlu ada badan khusus yang menangani insiden dan kasus keamanan siber, Adi Rusli, Country Manager Palo Alto Networks Indonesia, menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya tergantung pada kebijakan pemerintah.


Masih perlu dinantikan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru akan berdampak pada ketahanan siber Indonesia. Di harapkan, kebijakan yang diterapkan Presiden Prabowo dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data mereka.(BY)