Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menghadiri deklarasi komitmen bersama dalam rangka pembangunan Zona Integritas 2025, Senin (20/1/2025).
Acara ini berlangsung di Hall Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Program Zona Integritas 2025 merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang efisien serta pelayanan publik yang optimal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Drs. H. Muhidi, M.M., menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan Sumatera Barat yang lebih maju dan berintegritas. "Kolaborasi erat antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik dan profesional," ujarnya.
Zona Integritas 2025 dirancang untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan antikorupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi. Beberapa langkah konkret yang diterapkan meliputi penguatan regulasi, transparansi dalam sistem pengaduan, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.
Komitmen ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi merupakan langkah nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional dan akuntabel. Pemerintah Sumatera Barat menargetkan peningkatan kualitas layanan serta pengawasan ketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan adanya program ini, Sumatera Barat berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Keberhasilan Zona Integritas 2025 akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan penuh dari masyarakat.
Melalui komitmen bersama ini, pemerintah daerah optimis dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih baik serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara menyeluruh. Sumatera Barat bertekad menjadi teladan nasional dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.(*)