Komentar |
| . |
Magelang, fajarsumbar.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat reforma agraria dan menyelesaikan konflik pertanahan.
Hal ini disampaikan saat memberikan pembekalan kepada para kepala daerah dalam acara Magelang Retreat di Kompleks Akademi Militer Magelang, Kamis (27/02/2025).
Nusron mengungkapkan bahwa dari 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia, sekitar 55,9 juta hektare atau 79,5% telah terpetakan dan bersertipikat. Namun, masih ada 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan, setara dengan 20,5% dari total luas APL.
"Ini yang harus kita kejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum," tegas Nusron di hadapan para kepala daerah yang hadir. Ia juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(*)