Komentar |
| Program Makan Bergizi Gratis yang dicanang Presiden Prabowo. |
Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi program ketahanan pangan serta memperkuat peran koperasi, khususnya dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan berbagai strategi yang telah disiapkan setelah mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.
"Kami baru saja selesai menggelar rapat bersama Presiden, yang membahas langkah-langkah strategis terkait ketahanan pangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Budi Arie kepada media.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah ingin mempercepat berbagai inisiatif pembangunan, khususnya di pedesaan, dengan melibatkan koperasi serta sektor pertanian sebagai penggerak utama.
Budi Arie menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang berbasis pertanian.
"Presiden ingin koperasi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan berperan strategis dalam membantu rakyat meningkatkan kesejahteraan mereka," lanjutnya.
Sementara itu, pemerintah juga mengambil langkah konkret untuk mendorong perkembangan industri susu dalam negeri. Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib membeli dan menyerap produksi susu lokal dari para peternak dalam negeri.
"Industri pengolahan susu harus menyerap susu produksi dalam negeri. Jika tidak dilakukan, maka izin dan kuota impor mereka dapat dibekukan atau ditahan," tegas Sudaryono.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sedangkan produksi lokal baru mencapai 20 persen.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah berencana meningkatkan produksi susu dalam negeri secara signifikan. "Presiden menginstruksikan agar produksi susu nasional terus ditingkatkan, sementara impor ditekan secara bertahap," jelasnya.
Selain itu, pemerintah menargetkan pengadaan dua juta sapi indukan untuk mendukung produksi susu dalam negeri. Sejauh ini, sudah ada 167 perusahaan yang berkomitmen berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut tanpa menggunakan dana APBN.
"Mereka akan berinvestasi sendiri, mendatangkan sapi, memeliharanya, dan bermitra dengan peternak lokal," tambah Sudaryono.
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan protein berasal dari sumber lokal. Namun, susu belum menjadi bagian dari program ini karena keterbatasan produksi dalam negeri.
"Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Sebagai gantinya, kita akan menggunakan sumber protein lain seperti telur dan daging ayam," tutupnya.(des*)