Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini. Untuk menyingkapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Yozarwardi UP , membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (25/2/2025).
Dalam sambutannya, Yozarwardi menegaskan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi dan strategi guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Tantangan yang kita hadapi semakin besar, termasuk penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan,” ujar Yozarwardi yang didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi .
Yozarwardi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Forum ini sekaligus menjadi langkah awal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 , yang akan berfokus pada keinginan pembangunan daerah.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa rapat koordinasi (rakor) Kepala Daerah Terpilih Sumbar bersama Gubernur dan Wakil Gubernur pada 19 Februari 2025 lalu telah menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah daerah.
“Sehari sebelum pelantikan serentak 20 Februari lalu, Kepala Daerah Terpilih sudah sepakat untuk mengutamakan sinkronisasi kebijakan. Forum ini adalah kelanjutan dari kesepakatan tersebut agar pemerintahan daerah berjalan selaras,” jelasnya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim , menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menciptakan ruang diskusi antarperangkat daerah agar sejalan dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asisten, Kepala Biro, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat terkait lainnya . Selain itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri juga memberikan pemaparan materi strategi.
Sebagai bentuk penghargaan, Pemprov Sumbar juga memberikan penghargaan bagi daerah yang unggul dalam pengendalian pembangunan. Terbaik I : Pemko Padang, terbaik II : Pemko Padang Panjang, sedangkan erbaik III diraih Pemkab Dharmasraya.
Selain itu, sejumlah daerah juga mendapat penghargaan sebagai Daerah Peduli HAM , dengan Pemprov Sumbar diakui sebagai pembina yang berhasil mendorong 60 persen pemerintah daerahnya memperoleh predikat tersebut .
Dengan adanya forum ini, pemerintahan di Sumbar diharapkan semakin solid, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. (adpsb/isq)