Komentar |
| . |
Surabaya, fajarsumbar.com — Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari PT Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, 25 Februari 2025. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan mengakselerasi transformasi layanan publik melalui digitalisasi.
Mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik”, rakor ini dihadiri berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Fokus utama pembahasan meliputi optimalisasi pendapatan daerah, inovasi layanan, dan kesiapan menghadapi dinamika regulasi.
Dirjen BKD Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menggarisbawahi pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai penopang pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan capaian positif tahun 2024, di mana realisasi PKB mencapai Rp57,57 triliun (101,21% dari target), sementara BBNKB mencapai Rp38,84 triliun (103,48% dari target).
Meski demikian, Agus menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti pendataan kendaraan yang belum akurat dan kepatuhan wajib pajak yang perlu ditingkatkan.
"Dengan sinergi yang lebih kuat, kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat," tegasnya.
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dr. Drs. Rivan A. Purwantono, SH., MH., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Ia menyebut tren kepatuhan yang terus meningkat, dari 39% menjadi 54%, sebagai hasil dari upaya berkelanjutan.
“Kami terus bersinergi dengan berbagai pihak. Bahkan ada inisiatif integrasi data, misalnya melalui MyPertamina dan SLIK OJK, agar kepatuhan pajak menjadi prasyarat layanan tertentu. Ini langkah nyata untuk memperluas jangkauan dan efektivitas kebijakan,” ujar Rivan.
Ia juga mengapresiasi Provinsi Jawa Timur yang berhasil menurunkan angka kecelakaan di tahun 2024, menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak berbanding lurus dengan upaya pencegahan kecelakaan.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryo Nugroho, SH, M.Hum., menekankan pentingnya modernisasi layanan Samsat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong implementasi layanan digital, seperti Samsat online dan BPKB digital, untuk mempermudah proses administrasi kendaraan tanpa mengurangi aspek keamanan.
“Kita harus hadir sebagai pelayan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang ingin taat pajak tapi terhambat proses yang rumit. Transformasi digital ini bukan sekadar inovasi, tapi kewajiban untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Rakor ini menghasilkan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat 2025, yang menegaskan komitmen untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.
Berbagai sesi pleno dan diskusi panel melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan APPDI, yang memaparkan strategi optimalisasi pajak kendaraan dan penguatan regulasi.
Dengan sinergi yang terus dipupuk, diharapkan pelayanan Samsat semakin modern, mudah diakses, dan adaptif menghadapi tantangan masa depan.
Melalui langkah-langkah konkret ini, masyarakat di seluruh Indonesia diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi layanan Samsat — lebih cepat, mudah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. (*)