Komentar |
| Menteri Sosial Saifullah Yusuf |
Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan akan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026.
"Hari ini kami melaporkan bahwa ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah karena dalam 2-3 hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kesiapan lebih lanjut," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Gus Ipul menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini terus disempurnakan dan menjangkau lebih banyak daerah. "Presiden ingin agar rencana ini terus dimatangkan, dilanjutkan, dan melibatkan sebanyak mungkin daerah sejak awal," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penerimaan siswa akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas bagi masyarakat dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 yang termasuk dalam kategori ekonomi paling rentan.
Ia juga menambahkan bahwa dari 53 lokasi yang dipilih, mayoritas berada di wilayah yang sangat membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah penduduk kurang mampu yang tinggi. "Pemilihan lokasi ini telah sesuai dengan data yang dimiliki BPS," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan pada kurikulum, tetapi juga kesiapan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk memiliki asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga.
"Lokasi-lokasi ini dipilih karena bangunan dan fasilitasnya sudah mencukupi. Ada ruang belajar, asrama, tempat ibadah, kantin, fasilitas olahraga, serta sarana lain yang diperlukan," jelasnya.
Sekolah Rakyat ini akan tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap program ini.
Pemerintah terus mengkaji kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden menginstruksikan agar konsolidasi anggaran dilakukan seoptimal mungkin. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin serta mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045," ujar Gus Ipul.
Saat ini, tim dari berbagai kementerian sedang merumuskan aspek penting program ini, termasuk kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pengawasan, serta tata kelola. Gus Ipul juga menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran.
"Insyaallah dalam 1-2 minggu ke depan, gambaran mengenai program ini akan lebih jelas," tutupnya.(des*)