Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dalam menanggulangi banjir yang kerap melanda kawasan Bekasi dan Bogor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Fokus utama yang akan dilakukan mencakup normalisasi sungai, pemulihan situ yang telah hilang, serta peningkatan sistem irigasi guna mengurangi risiko banjir. Selain itu, pengawasan ketat terhadap pembangunan di kawasan rawan banjir juga akan diperketat.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penertiban badan dan sempadan sungai menjadi prioritas.
“Bangunan yang memiliki sertifikat akan diselesaikan melalui mekanisme pengadaan tanah dengan ganti rugi sesuai appraisal. Sementara bagi bangunan yang berdiri tanpa hak, akan dilakukan pendekatan persuasif dengan tetap mengedepankan aspek hukum dan keadilan,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/3/2025).
Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dalam mengurangi dampak banjir di wilayah Bekasi dan Bogor, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman bagi masyarakat.(*)