Komentar |
| Mendagri Tito Karnavian |
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Gubernur Papua akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelumnya, besarnya anggaran yang diajukan untuk PSU di Papua menjadi sorotan publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar untuk penyelenggaraan PSU, yang melebihi anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp 155 miliar.
"Saya baru saja membahas hal ini, sebagian besar anggaran dapat dipenuhi melalui APBD masing-masing daerah. Kami juga mengevaluasi efisiensi anggaran daerah, terutama dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ). Saya meminta untuk memangkas anggaran yang tidak perlu, seperti pengeluaran konsumsi yang mencapai miliaran rupiah, agar dana tersebut bisa dialokasikan untuk PSU," ujar Tito kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa awalnya Pemerintah Papua merasa tidak mampu membiayai PSU secara mandiri. "Saya berupaya agar tidak menggunakan APBN. Awalnya, Papua mengusulkan pendanaan dari APBN, tetapi setelah pertemuan pagi ini, mereka menyatakan mampu membiayainya melalui APBD," jelasnya.
Tito juga menambahkan bahwa jika ada kabupaten yang tidak mampu menanggung biaya PSU, maka APBD Provinsi akan memberikan dukungan. "Beberapa daerah memang mengalami keterbatasan anggaran. Jika benar-benar tidak mampu, maka kami akan melihat kemungkinan dukungan dari APBD Provinsi," terangnya.
Saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan ulang untuk memastikan kesiapan anggaran di 24 daerah yang akan menggelar PSU. "Ada daerah yang sebenarnya mampu, tetapi masih menghitung ulang. Dari total 14 daerah yang melaksanakan PSU, sebagian akan dibiayai oleh APBD masing-masing, sementara enam daerah lainnya masih dalam tahap evaluasi. Selebihnya sudah menyatakan kesiapan menggunakan APBD setelah dilakukan peninjauan," pungkas Tito.(BY)