Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menggelar audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., pada Rabu, 23 April, di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan ini menegaskan komitmen kolaborasi pusat–daerah–Polri untuk menyelaraskan kebijakan Samsat di ibu kota.
Dalam audiensi dibahas kebijakan pajak kendaraan bermotor yang sudah dan akan diterapkan di DKI Jakarta, dengan fokus menyederhanakan proses pembayaran dan memperkuat akurasi data kendaraan. Tujuannya agar administrasi pajak lebih cepat, transparan, dan ramah bagi wajib pajak.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., memaparkan rencana insentif bagi wajib pajak yang taat dan mempertimbangkan penghapusan pajak progresif demi kelancaran administrasi. Ia juga mengimbau masyarakat segera membaliknamakan kendaraannya agar terdaftar sah di Samsat.
Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBN‑2) telah diterapkan di beberapa daerah, sehingga beban administratif bagi pengguna kendaraan semakin ringan dan diharapkan mendorong kepatuhan pajak di tingkat provinsi.
Kakorlantas Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyatakan dukungan penuh Polri, menekankan pentingnya data kendaraan yang akurat untuk forensik kepolisian dan penegakan hukum lalu lintas. Implementasi ETLE, penertiban kendaraan mewah, dan pengawasan parkir akan terus ditingkatkan.
Rivan A. Purwantono menegaskan bahwa data kepemilikan yang valid menjadi dasar pemberian santunan kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja bertugas menghimpun dana dan memberikan santunan sosial, sehingga akurasi data administrasi sangat krusial bagi pelayanan mereka.
Audiensi juga menghasilkan kesepakatan pembentukan tim kerja lintas sektor antara Pemprov DKI dan Pembina Samsat Nasional untuk merancang dan mengimplementasikan seluruh kebijakan Samsat, mulai dari prosedur pembayaran pajak hingga penegakan hukum lalu lintas.
Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik transportasi. Pemprov DKI dan Pembina Samsat akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara rutin agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan ibu kota.
Sebagai BUMN asuransi sosial, PT Jasa Raharja menegaskan sinergi berkelanjutan dengan Pemprov DKI dan Polri sebagai fondasi pelayanan optimal. Masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban fiskal sekaligus mendapatkan jaminan santunan.
Momentum audiensi ini diharapkan memperbaiki tata kelola kendaraan bermotor di Jakarta, memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum, serta mendatangkan manfaat luas, mempermudah masyarakat, memastikan data valid, dan meningkatkan pendapatan daerah.(*)