Komentar |
| . |
Asahan, fajarsumbar.com – Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamis (10/4/2025), dalam rangka membahas persoalan penting terkait status Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Asahan, Dr. Ir. Oktoni Eriyanto, MM, mewakili Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Asahan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pihak turut hadir, mulai dari unsur Pemkab Asahan, pejabat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumut, serta para perwakilan perusahaan perkebunan besar seperti PTPN IV, Bridgestone, Gunung Melayu, hingga PT. Warisan Telma.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc., MA, bersama para wakil dan anggota komisi dari berbagai fraksi, hadir langsung untuk mendengarkan penjelasan sekaligus berdialog dengan stakeholder terkait status legalitas lahan perusahaan-perusahaan di Asahan.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Oktoni, Bupati Asahan menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan di daerah ini yang belum memiliki HGU. Kondisi ini menurutnya berpotensi menimbulkan konflik agraria dan persoalan hukum di kemudian hari.
"Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong penyelesaian persoalan ini secara sinergis bersama DPRD Provinsi dan instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa penggunaan lahan oleh perusahaan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Oktoni.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Asahan sangat terbuka terhadap masukan dan dukungan dari DPRD Sumut demi mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan investasi yang berkeadilan dan pembangunan daerah yang inklusif.
Menutup pertemuan, Komisi A DPRD Sumut dan Pemkab Asahan sepakat membangun komitmen bersama untuk menciptakan kepastian hukum dan menyusun langkah konkret dalam penyelesaian persoalan HGU di wilayah ini.(Amin).