Komentar |
| . |
Asahan, fajarsumbar.com – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menghadiri secara langsung pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Musrenbang juga menjadi wadah integrasi antara kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Musrenbang yang dinilainya sangat penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif.
Ia berharap forum ini dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Asahan.
Taufik menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, stakeholder, dan masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menargetkan investasi masuk sebesar Rp100 triliun per tahun ke Sumut. Ia meyakini peningkatan investasi akan berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran, peningkatan PDRB per kapita, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Selain investasi, Bobby juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Pemprov dan Pemkab/Pemko untuk mengelola potensi unggulan daerah seperti migas di Langkat dan tambang emas di Mandailing Natal.
Bobby juga memaparkan target pembangunan makro Sumut dalam RPJMD 2025–2029, antara lain pertumbuhan ekonomi 7,6%, peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp115,3 juta, penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,74%, serta pengurangan angka kemiskinan menjadi 2,82%. Indeks pembangunan manusia, indeks gini, kualitas lingkungan hidup, dan penurunan emisi gas rumah kaca juga menjadi fokus.
Sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) turut dilakukan dalam acara tersebut, seperti antara Pemprov Sumut dan BPS terkait Satu Data Indonesia, kerja sama dengan KEK Sei Mangkei dan BPJS Ketenagakerjaan, serta MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai penanganan hukum berbasis keadilan restoratif. Semua itu menjadi bagian dari upaya serius membangun Sumut yang berdaya saing dan berkelanjutan. (Amin)