Komentar
 |
| Gubernur Mahyeldi paparkan proyek strategis di Sumbar |
Padang Pariaman – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengadakan acara makan malam bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Anggota DPR RI Andre Rosiade, serta sejumlah kepala daerah dari Sumbar di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Jumat malam (2/5/2025).
Acara tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan update mengenai perkembangan proyek-proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan keselamatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mewakili Pemprov Sumbar mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Menteri. Kami ingin menunjukkan bahwa Sumbar serius dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk proyek-proyek strategis,” ungkap Mahyeldi.
Salah satu proyek yang dibahas secara detail adalah pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik, yang sudah sangat dinanti masyarakat. Proyek ini merupakan bagian dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan Dukungan Ketersediaan Layanan (KPBU-AP).
Jalan yang saat ini sepanjang 2,2 km akan diperluas menjadi 2,789 km, yang melintasi Kelurahan Indarung dan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Total lahan yang dibutuhkan mencapai sekitar 18,7 hektare, yang terdiri dari 10,1 hektare lahan masyarakat dan 8,59 hektare kawasan hutan lindung.
Penetapan lokasi proyek sudah dilakukan melalui SK Gubernur Nomor 620-294-2024 yang diterbitkan pada 5 April 2024. Dari 10 bidang tanah masyarakat yang diperlukan, lima di antaranya sudah bersertifikat, sementara sisanya sedang dalam proses pembebasan.
“Kawasan ini sangat rawan longsor dan membahayakan pengendara. Flyover Sitinjau Lauik bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tapi juga soal keselamatan jiwa,” tambah Mahyeldi.
Selain flyover, Mahyeldi juga mengusulkan sejumlah program infrastruktur yang mendesak, antara lain perbaikan irigasi, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain:
* Irigasi Bandar Sirukam, Solok, yang dalam kondisi rusak parah dan menghadapi masalah kewenangan antara pusat dan provinsi setelah diterbitkannya Permen PUPR No. 14 Tahun 2015.
* Sabo Dam Marapi dan Singgalang (Agam-Tanah Datar), dimana baru 9 dari 56 unit yang direncanakan telah memasuki tahap perencanaan, sementara Gunung Marapi yang masih aktif berpotensi menyebabkan bencana galodo (banjir bandang).
* Pengendalian Banjir Sungai Batang Sumpur dan Batang Batahan (Pasaman dan Pasbar)** yang telah merendam ratusan rumah, merusak jembatan, dan menyebabkan korban jiwa.
* Pengamanan Pantai Air Haji (Pesisir Selatan), di mana abrasi pantai mengancam rumah-rumah nelayan.
* Kolam Retensi Batang Maransi (Kota Padang) yang banjirnya telah merendam pusat pemerintahan, kampus, rumah sakit, hingga permukiman warga.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai di daerah terdampak erupsi Marapi, serta penanganan longsor di kawasan Ngarai Sianok.
Menteri PUPR Dody Hanggodo memberikan respons positif terhadap paparan tersebut dan mendorong Pemprov untuk segera menyusun proposal secara rinci.
“Silakan ajukan proposal secara lengkap, kami akan mempelajarinya dan memasukkannya ke dalam program nasional. Kami siap untuk bersinergi, apalagi dengan dukungan anggota DPR RI dari Sumbar, seperti Pak Andre Rosiade,” ujar Menteri Dody.(des*)