Komentar
 |
| . |
Surabaya, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur pada Senin (26/5/2025) di Aula Kanwil BPN Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Nusron menekankan pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara tuntas selama masa tugas masing-masing pejabat.
Ia mengutip prinsip Latin Litis Finiri Oportet yang berarti setiap perkara harus diselesaikan, dan meminta seluruh pegawai ATR/BPN untuk tidak menunda-nunda penyelesaian masalah. “Ini prinsipnya semua masalah harus selesai saat presidennya Pak Prabowo, saat kepala kanwilnya adalah Pak Asep, dan saat kepala bidang serta kepala seksinya adalah Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.
Menteri Nusron menilai bahwa pola pikir birokrasi yang gemar menunda harus segera diubah menjadi pola pikir penyelesai masalah. Ia menegaskan bahwa banyak persoalan tanah di masyarakat menunggu penyelesaian, dan hal itu tidak boleh diwariskan ke generasi berikutnya.
Dalam arahannya, ia juga mengapresiasi berbagai capaian Kanwil BPN Jawa Timur, termasuk percepatan program strategis nasional seperti Reforma Agraria dan PTSL. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi juga dari tuntasnya konflik pertanahan.
Nusron meminta para kepala bidang dan kepala seksi agar lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya demi mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Menurutnya, kerja kolaboratif menjadi kunci mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan pembinaan ini turut diikuti oleh pejabat BPN dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Beberapa pegawai menyampaikan langsung tantangan yang mereka hadapi di lapangan dan mendapat tanggapan terbuka dari Menteri ATR/BPN.
Melalui pembinaan ini, Nusron berharap jajaran BPN di seluruh Jawa Timur dapat mempercepat reformasi pelayanan dan menghadirkan solusi konkret atas persoalan pertanahan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.(*)