Komentar
 |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmen penuh kementeriannya dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan Nusron saat rapat koordinasi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang digelar di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya lengkap, kita langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat,” tegas Nusron.
Ia menambahkan, pihaknya siap menyesuaikan kebutuhan administrasi pertanahan dengan kondisi di lapangan, termasuk jika lahan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat tersebar di berbagai lokasi dengan karakteristik berbeda.
“Kalau tanahnya berbeda-beda, kita sesuaikan. Prinsipnya, selama itu untuk kepentingan masyarakat dan pendidikan, kita permudah prosesnya,” kata Nusron.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa ATR/BPN akan memainkan peran strategis dalam percepatan penyediaan lahan dan legalisasi aset bagi program Sekolah Rakyat. Nusron juga menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan menjadi penghambat, melainkan bagian dari solusi dalam mewujudkan misi besar Presiden Prabowo di bidang pendidikan dasar berbasis kerakyatan.
Program Sekolah Rakyat sendiri digagas untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok, dengan pendekatan pendidikan gratis, inklusif, dan berbasis nilai kebangsaan. Dalam konteks itu, kejelasan status tanah menjadi faktor krusial untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas penyelenggaraan sekolah.
Dengan dukungan dari ATR/BPN, proses sertifikasi dan legalisasi tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Langkah ini memperkuat sinergi lintas kementerian dalam mendukung kebijakan nasional di bawah pemerintahan baru, serta menunjukkan keseriusan negara dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkeadilan.(*)