Komentar |
| Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi sebagai pusat kuliner terpadu terbesar |
Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi resmi menutup Stasiun Lambuang, pusat kuliner yang sebelumnya diharapkan menjadi destinasi wisata kuliner terbesar di Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah satu tahun beroperasi, namun tidak berhasil memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penutupan ini menyusul berakhirnya kontrak sewa lahan antara Pemko Bukittinggi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), pemilik tanah tersebut.
Pj Sekretaris Daerah Bukittinggi, Al Amin, menyampaikan bahwa Pemko mengeluarkan biaya sebesar Rp2,3 miliar per tahun untuk menyewa lahan dari PT KAI. Namun, pendapatan yang diperoleh dari operasional Stasiun Lambuang tidak mampu menutupi pengeluaran tersebut, apalagi memberikan sumbangan PAD.
Sejak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada tahun 2023, Stasiun Lambuang gagal menarik jumlah pengunjung dan pelaku usaha yang signifikan.
Menurut Al Amin, ada tiga alasan utama penutupan ini, yaitu rendahnya minat masyarakat mengunjungi area kuliner, menurunnya semangat pedagang UMKM untuk berjualan, serta kebutuhan efisiensi anggaran akibat kondisi keuangan daerah.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menambahkan bahwa total dana yang telah dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp24,5 miliar, mencakup biaya pembangunan fasilitas, operasional, serta sewa lahan. Namun, pendapatan yang dihasilkan selama tiga tahun hanya sekitar Rp180 juta, dengan kontribusi pedagang hanya sebesar Rp2,5 juta. Penerimaan terbesar justru berasal dari retribusi parkir dan toilet umum.
Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pembicaraan langsung dengan PT KAI di Jakarta terkait penghentian kontrak sewa. Saat ini, keduanya tengah merumuskan rencana pemanfaatan baru untuk lahan bekas Stasiun Lambuang.
Sementara menunggu keputusan lebih lanjut, Pemko akan tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut.(des*)