Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencetak sejarah baru dengan meraih predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi 2024, nilai tertinggi di wilayah Sumatera. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam Rakor Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian nilai 86,85 tersebut. Ia menyebut, ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. "Hanya ada enam pemerintah provinsi yang berhasil meraih predikat A, dan Sumbar salah satunya. Ini patut kita syukuri sekaligus jadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi," ujarnya.
Capaian ini menunjukkan lompatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023, Sumbar masih berada di predikat BB dengan nilai 77,1. Peningkatan ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi di Sumbar tidak hanya menjadi slogan, tetapi diimplementasikan secara nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar tidak akan berpuas diri. Ia menargetkan reformasi birokrasi terus dilanjutkan agar menghasilkan outcome yang lebih besar ke depan. “Implementasi reformasi birokrasi bukan sekadar dokumen, tapi harus nyata dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya soal birokrasi, Menteri PANRB juga mengapresiasi komitmen Sumbar dalam penanggulangan kemiskinan. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tematik. "Terima kasih kepada seluruh jajaran OPD atas kontribusinya dalam mendukung agenda prioritas ini," ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar juga memberikan apresiasi kepada dua daerah yang menorehkan prestasi serupa. Pemko Padang memperoleh nilai 85,92, tertinggi untuk kategori kota di Sumatera, sementara Pemkab Sijunjung mencatat lonjakan signifikan dengan nilai 78,92. Keduanya diharapkan menjadi panutan dalam penerapan reformasi birokrasi tingkat kabupaten/kota.
Asisten III Setdaprov Sumbar, Andri Yulika, menyebut grafik evaluasi birokrasi Sumbar terus menanjak. Dari nilai 68,89 pada 2021, meningkat ke 69,78 di 2022, lalu melonjak ke 77,1 di 2023, hingga akhirnya menembus angka 86,85 tahun ini. Ia berharap prestasi ini bisa dipertahankan secara konsisten.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, capaian reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada masyarakat. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat tengah menyusun Grand Desain Reformasi Birokrasi 2025–2045 dan Road Map 2025–2029 sebagai acuan bagi seluruh pemerintah daerah.
Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Firman, menjelaskan bahwa capaian Sumbar berasal dari dua aspek utama, yakni evaluasi internal (general) dan dampak langsung ke masyarakat (tematik). Nilai tinggi yang diraih Sumbar pada kedua aspek tersebut menjadi bukti keberhasilan reformasi birokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berdampak luas.(adpsb/bud)