Komentar |
| Tambang Nikel Raja Ampat. |
Jakarta – Proses evaluasi terhadap aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat masih berlangsung. Masyarakat pun diminta untuk menunggu hasil verifikasi resmi dari pemerintah sebelum menyimpulkan adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.
Lokasi tambang yang berada di wilayah dengan keindahan laut yang mendunia ini memang memunculkan kekhawatiran. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar reaksi masyarakat tidak terburu-buru dan tetap berdasarkan data serta fakta.
Langkah Pemerintah dalam Menanggapi Isu Tambang
Anggota Komisi VII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menekankan bahwa opini publik yang berkembang saat ini perlu diarahkan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau membentuk narasi yang dapat merugikan banyak pihak.
“Isu ini sangat sensitif, terutama karena menyangkut kawasan Raja Ampat yang merupakan aset ekowisata nasional. Tapi mari kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan proses verifikasi secara adil dan transparan,” ujarnya, Senin (9/6/2025).
Christiany menambahkan, jika opini publik berkembang secara emosional tanpa data yang utuh, hal itu justru dapat menekan kebijakan pemerintah dan menciptakan kegaduhan yang kontraproduktif.
Untuk saat ini, kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah dihentikan sementara waktu, sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari pihak berwenang.
Belajar dari Kasus Kelapa Sawit
Dalam pernyataannya, Christiany juga mengaitkan kasus ini dengan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit. Menurutnya, isu lingkungan yang tidak dikaji secara mendalam kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk menghambat pertumbuhan industri nasional.
“Kita sudah pernah mengalami tekanan global terhadap sawit, yang ternyata punya motif ekonomi tertentu. Jangan sampai kejadian serupa terulang pada sektor lain,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan penguatan sektor industri dalam negeri.
Keseimbangan Antara Alam dan Pembangunan
Christiany mengingatkan bahwa perhatian terhadap kelestarian lingkungan memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan upaya Indonesia dalam membangun kemandirian industri melalui hilirisasi.
“Fokus kita adalah pada pembangunan yang berkelanjutan. Kalau isu seperti ini tidak ditangani dengan kepala dingin, bisa mengganggu arah kebijakan strategis yang sudah berjalan,” tandasnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bersikap bijak, menunggu hasil verifikasi, dan terus mengawal isu ini dengan kritis namun rasional, agar solusi yang diambil benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun ekonomi nasional.(BY)