Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, melihat peluang besar bagi pelaku UMKM kuliner lokal untuk menggarap pasar internasional, khususnya di Makkah selama musim haji. Salah satu menu yang dinilai punya potensi tinggi adalah lontong khas Padang.
Menurut Muhidi, lontong menjadi favorit para jemaah haji karena rasanya yang familiar dan mengenyangkan. Ia menyebut satu porsi lontong bisa dijual antara 5 hingga 25 riyal di Tanah Suci, tergantung pada variasi dan kemasannya.
“Kalau peluang ini dimaksimalkan, terutama oleh pelaku UMKM di Padang, perputaran ekonominya bisa miliaran rupiah. Ini bukan mimpi, tapi peluang riil,” kata Muhidi saat meninjau Unit Layanan Kemasan PLUT KUMKM Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar.
Selain lontong, Muhidi juga menyoroti potensi menu lokal lain seperti bakso dan pecal yang kerap dirindukan oleh para jemaah selama menjalankan ibadah di luar negeri. Makanan-makanan tersebut menurutnya bisa menjadi alternatif konsumsi jemaah sekaligus ladang baru bagi UMKM.
Ia mendorong pelaku usaha mikro tidak ragu memanfaatkan momen haji sebagai pintu masuk ke pasar internasional. Di sisi lain, Muhidi menegaskan perlunya dukungan konkret dari pemerintah daerah, terutama dalam hal fasilitasi perizinan dan standarisasi produk.
“Dinas Koperasi dan UMKM harus bergerak cepat. Mulai dari kemasan, izin edar, hingga pelatihan ekspor harus disiapkan agar UMKM bisa bersaing dan masuk ke pasar luar negeri, termasuk Timur Tengah,” tegasnya.
Pada musim haji 1446 H ini, Embarkasi Haji Padang memberangkatkan 6.249 jemaah. Dari jumlah tersebut, 4.613 berasal dari Sumatera Barat dan 1.636 dari Bengkulu. Muhidi menilai jumlah ini sebagai pasar strategis yang sayang jika dilewatkan oleh pelaku usaha kuliner lokal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Hendrizal, menyatakan siap mendukung gagasan Ketua DPRD. Ia menyebut pihaknya terus meningkatkan kualitas produk UMKM dari sisi kemasan, daya tahan, dan keamanan pangan agar bisa menembus pasar lebih luas dan berstandar internasional. (*)