Komentar
 |
| . |
Sumedang, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional.
Hal itu disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia ini, Nusron menyampaikan bahwa keberhasilan sektor pertanahan dan tata ruang sangat bergantung pada sinergi konkret antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
“Kami butuh kolaborasi dengan kepala daerah, minimal pada tiga titik utama. Pertama, pada program Reforma Agraria. Kedua, dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan. Dan ketiga, dalam penataan serta pengelolaan tata ruang daerah,” tegas Nusron.
Ia menjelaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif dari kepala daerah, pelaksanaan kebijakan pertanahan dan tata ruang di lapangan akan terhambat. Padahal, lanjutnya, sektor ini sangat krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur, investasi, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Nusron juga menekankan bahwa kepala daerah tidak cukup hanya menjadi pelaksana teknis, melainkan harus menjadi motor penggerak yang mampu menyelaraskan visi pusat dan daerah dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kepala daerah adalah ujung tombak yang berada langsung di lapangan. Maka dari itu, kerja sama dan komunikasi yang solid sangat dibutuhkan,” ujar Nusron yang hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran tata ruang dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, tata ruang yang baik akan menciptakan keteraturan wilayah, efisiensi penggunaan lahan, dan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana maupun lingkungan hidup.
Orientasi kepemimpinan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini menjadi ajang pembekalan bagi para kepala daerah agar mampu memimpin dengan perspektif kebijakan nasional yang terintegrasi. Kehadiran Menteri ATR/BPN di forum ini menjadi salah satu bentuk dukungan kementerian dalam memperkuat kapasitas kepala daerah di bidang pertanahan dan tata ruang.
Melalui pendekatan kolaboratif, Nusron berharap agar seluruh kepala daerah dapat lebih aktif dalam menyukseskan agenda-agenda strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal legalisasi tanah, penyediaan lahan untuk pembangunan, dan pengendalian ruang.
“Kita ingin kepala daerah menjadi mitra strategis, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Tugas ini berat, tapi kalau dikerjakan bersama, pasti bisa,” pungkas Nusron.(*)