Komentar |
| . |
Sumedang, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan kepala daerah demi suksesnya berbagai program strategis pertanahan dan tata ruang.
Hal ini disampaikan Menteri Nusron saat memberikan arahan pada Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II tahun 2025 yang digelar di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“Kunci keberhasilan ada pada sinergi kita semua. Tanpa kolaborasi dengan kepala daerah, program strategis hanya akan berhenti di tataran wacana,” ujar Nusron di hadapan para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan setidaknya ada tiga area yang membutuhkan kerja sama erat: Reforma Agraria, pengadaan tanah, serta penataan dan pengelolaan tata ruang.
Menurut Nusron, peran kepala daerah sangat vital karena mereka merupakan ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerahnya masing-masing. “Bapak dan Ibu kepala daerah adalah yang menentukan siapa subjek penerima Reforma Agraria, kami yang menyiapkan objeknya, lalu kami yang mengeksekusi. Kalau tidak ada keterlibatan kepala daerah, Reforma Agraria tidak akan berjalan,” tegasnya.
Menteri Nusron juga mengingatkan, keberhasilan program pertanahan dan tata ruang tidak hanya sekadar mencapai target administratif, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian di daerah. “Sinergi yang kuat akan membuat program tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Nusron.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada 22–26 Juni 2025 ini, Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Acara ini juga menghadirkan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber pada sesi yang sama.
Forum orientasi ini dipandu Wakil Rektor 4 IPDN bidang Kerjasama, Suhajar Diantoro, dan diikuti 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang belum sempat mengikuti Orientasi Kepemimpinan Gelombang I. Melalui forum ini, para kepala daerah diharapkan memahami sepenuhnya peran strategis mereka dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang di daerah masing-masing, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.(*)