Komentar |
| . |
Pasaman, fajarsumbar.com – Kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman dinilai sudah berada pada tahap mendesak. Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Muzli M. Nur, menegaskan bahwa kondisi ini harus segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi.
“Kita memahami kepala daerah baru saja dilantik dan kondisi keuangan daerah masih terbatas. Namun, tetap harus ada langkah konkret dengan menjalin koordinasi yang kuat, termasuk bersama anggota DPRD Sumbar dari dapil setempat,” kata Muzli saat ditemui, Kamis (7/8).
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Pasaman dan Pasbar, Muzli menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan dasar berupa infrastruktur. Ia menilai, pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga.
“Kami di DPRD siap menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif adalah kunci dalam percepatan pembangunan, terlebih di wilayah yang selama ini masih tertinggal dalam penyediaan akses dasar.
Sorotan terhadap darurat infrastruktur di Pasaman semakin tajam setelah viral aksi heroik seorang bidan, Dona Lubis (46), yang harus menyeberangi derasnya Sungai Batang Pasaman demi mengobati pasien TBC di Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto. Aksi ini menjadi gambaran nyata sulitnya layanan kesehatan akibat keterbatasan akses jalan.
Tak hanya itu, baru-baru ini warga Nagari Sinuangon juga terpaksa menandu pasien sakit secara bergantian untuk menuju fasilitas kesehatan terdekat. Situasi ini memperlihatkan bagaimana minimnya sarana transportasi memadai di daerah tersebut.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga soal hak dasar warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah harus segera hadir dan mencari solusi. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam kondisi darurat seperti ini,” tegas Muzli.
Ia berharap pemerintah provinsi bersama kabupaten dapat segera menetapkan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas. Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan akses kesehatan maupun pelayanan dasar lainnya.(*)