Komentar |
| Wali Kota Padang Fadly Amran dan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardianto |
Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, Arif Ardianto, pada Senin (27/10/2025).
Acara yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aia Pacah, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemko Padang dan BPKP dalam mencegah praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tim pengawasan BPKP Sumatera Barat.
Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran agar lebih akuntabel dan transparan.
“Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang amanah, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Penandatanganan ini merupakan langkah nyata menuju visi Padang sebagai Kota Amanah,” ujarnya.
Menurut Fadly, rencana aksi ini memiliki tiga makna penting. Pertama, sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas independen. Kedua, menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan dan sistem antikorupsi, termasuk pembaruan dokumen serta SOP pemerintahan. Ketiga, memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumatera Barat Arif Ardianto menekankan bahwa efektivitas pengendalian korupsi membutuhkan kerja sama lintas sektor dan penguatan integritas birokrasi.
“Pengendalian korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran serta kebijakan publik yang tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Arif juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pemerintah Kota Padang yang dinilai lebih baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, terutama dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan sanitasi rumah tangga yang layak.(des*)