Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pusat Konservasi Penyu di Kota Pariaman, Sabtu (31/1).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Muhidi secara langsung meninjau aktivitas konservasi sekaligus menggali data dan potensi riil yang dapat dikembangkan melalui dukungan kebijakan dan penganggaran di tingkat legislatif provinsi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki garis pantai yang panjang dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Potensi tersebut, jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Ia menekankan bahwa Kota Padang sebagai daerah pemilihannya juga memiliki potensi kelautan yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Karena itu, perlu keberpihakan kebijakan dan dukungan anggaran agar sektor ini tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Muhidi menyatakan kesiapannya mendorong pengalokasian anggaran melalui usulan program dan kegiatan DPRD. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur pendukung, meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan, serta mendukung pengembangan usaha berbasis perikanan.
Selama ini, ia mengakui fokus perjuangannya lebih banyak diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM. Namun, dengan tanggung jawab yang mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat, sektor kelautan dan perikanan kini menjadi perhatian strategis dalam kerangka pembangunan daerah.
Pendalaman potensi ini, lanjutnya, penting agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan lapangan dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Wandi Afrizal, menjelaskan bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar, baik dari sisi sumber daya perikanan maupun pengembangan wisata bahari.
Ia memaparkan bahwa UPTD memiliki peran ganda, yakni menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Program kerja meliputi pemantauan terumbu karang, pengawasan aktivitas penangkapan ikan, hingga pendampingan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.
Wilayah kerja UPTD mencakup bentang pesisir yang luas, mulai dari Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, hingga Kepulauan Mentawai. Luasnya cakupan tersebut menuntut kolaborasi lintas sektor agar pengawasan dan pengembangan dapat berjalan efektif.
Selain menggandeng Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS), UPTD juga membangun sinergi dengan kelompok wilayah bahari seperti Powisri untuk mendorong pengembangan wisata berbasis masyarakat. Potensi sport fishing, snorkeling, dan diving dinilai memiliki prospek besar jika dikelola secara terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan.
Melalui kolaborasi antara legislatif dan perangkat teknis di lapangan, diharapkan sektor kelautan dan perikanan Sumatera Barat tidak hanya menjadi kekayaan alam semata, tetapi benar-benar tampil sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif bagi masyarakat pesisir.(*)