Komentar |
| Bupati Jhon Kenedy Azis bersama Kepala BPS Padang Pariaman, Evi Junaidi di ruang kerjanya, Rabu 18 Februari 2026 (foto.ikp) |
Parik Malintang -Di tengah tuntutan transparansi dan ketepatan arah pembangunan, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Baginya, sensus bukan sekadar rutinitas statistik lima tahunan, melainkan pertarungan melawan data semu yang berpotensi menyesatkan kebijakan dan mengorbankan masa depan masyarakat.
Komitmen itu mengemuka saat orang nomor satu di Padang Pariaman tersebut menerima audiensi Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman, Evi Junaidi, bersama jajaran di ruang kerja bupati di Parik Malintang, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar seremonial birokrasi, melainkan diskusi serius tentang kesiapan sensus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung Mei hingga Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membuka ruang koordinasi antar perangkat daerah. Juga memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, hingga memastikan ketersediaan data administratif yang dibutuhkan demi menyukseskan sensus.
Menurutnya, kegagalan menghadirkan data akurat sama artinya dengan menutup mata terhadap realitas ekonomi masyarakat.
“Sensus ekonomi ini sangat strategis. Kita berharap data yang dihasilkan benar-benar objektif, akurat, dan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Padang Pariaman yang lebih tepat sasaran,” tegasnya, dengan nada yang mencerminkan kekhawatiran sekaligus harapan besar terhadap masa depan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Kepala BPS menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Sensus Ekonomi 2026 disebut sebagai agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi riil ekonomi hingga ke level paling mikro.
Tanpa kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan, data yang dihasilkan berisiko timpang dan jauh dari gambaran nyata.
Audiensi itu juga membuka pembahasan program strategis lainnya. Mulai dari penyusunan publikasi Padang Pariaman Dalam Angka, pendataan keluarga terdampak bencana sebagai pijakan pemulihan daerah. Hingga rencana ground check rumah tangga penerima Bantuan Iuran (PBI).
Langkah ini dinilai krusial agar bantuan sosial tidak lagi salah sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pertemuan yang turut dihadiri sejumlah pejabat daerah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa data kini menjadi senjata utama pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap kolaborasi dengan BPS tidak hanya menghasilkan angka statistik. Tetapi menghadirkan peta ekonomi yang jujur, menyeluruh, dan mampu menuntun kebijakan menuju pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.(saco).