Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis didampingi Inspektur Hendra Aswara ketika terima kunjungan Tim BPK Perwakilan Sumatera Barat, Kamis 12 Februari 2026 (foto.dok.ikp) |
Parik Malintang - Komitmen tata kelola keuangan kembali diuji ketika Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam agenda Entry Briefing Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (12/02/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu menjadi gerbang awal pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dengan nada tegas namun terbuka, John Kenedy Azis menekankan bahwa pemeriksaan tersebut bukan ancaman, melainkan peluang memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar tidak defensif, melainkan bersikap kooperatif serta proaktif dalam menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan tim auditor.
Entry briefing ini menjadi tahap krusial dalam proses audit LKPD Tahun 2025 yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi.
Pemeriksaan difokuskan pada pertanggungjawaban belanja daerah, termasuk belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal yang selama ini menjadi komponen vital dalam pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Pengendali Teknis Yunaldi yang mewakili Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan maksud kedatangan tim pemeriksa sekaligus meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kehadiran tim pemeriksa yang terdiri dari Sudarminto Eko Putra sebagai penanggung jawab, Nelson Humiras Halomoan Siregar sebagai wakil penanggung jawab, Yunaldi sebagai pengendali teknis, Nur Azani sebagai ketua tim, serta sejumlah anggota lainnya menandai keseriusan proses audit yang akan berlangsung.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif terhadap kondisi keuangan daerah.
John Kenedy Azis menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia menilai, hasil pemeriksaan nantinya harus menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Didampingi Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, jajaran dinas terkait, hingga unsur legislatif daerah, Bupati menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi audit tersebut.
Ia berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif demi memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada pelayanan publik yang berkualitas.(saco).