Komentar |
| Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M.Rifki (foto.dok.hmskmhj) |
Padang - Langit Padang belum sepenuhnya terang ketika wacana besar itu menggema. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat menyatakan dukungan terhadap opsi pemberangkatan jama'ah umrah melalui Asrama Haji. Ini sebuah pola baru yang disebut-sebut meniru sistem keberangkatan haji akan lebih tertata, lebih terpusat, lebih manusiawi.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, Dr.H.M.Rifki, yang dihubungi fajarsumbar.com, Kamis siang (19/2/2026) mengatakan bahwa skema tersebut bukan kewajiban. Ia menyebutnya sebagai pilihan.
“Seluruh pemangku kepentingan mendukung jika umrah melalui Asrama Haji,” ujarnya. Kalimat itu terdengar lugas, tapi juga menyiratkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyambut arah baru layanan umrah.
Dukungan yang dimaksud bukan main-main. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Otoritas Bandara, Angkasa Pura, hingga Bea Cukai disebut telah menyatakan kesiapan.
Koordinasi lintas sektor dilakukan, menyatukan satu tujuan. Menjadikan Asrama Haji sebagai simpul layanan sebelum keberangkatan, bukan hanya bagi haji, tetapi juga umrah.
Skema ini memungkinkan jama'ah menyelesaikan seluruh proses administrasi di satu titik. Koper ditangani, dokumen diverifikasi, kesehatan dipastikan, semua tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Dalam bayangan pemerintah, tak ada lagi wajah-wajah cemas berlarian di bandara. Semua lebih terkontrol, lebih rapi.
Rifki menyebut efektivitas waktu sebagai salah satu alasan utama. Jama'ah, katanya, memiliki ruang untuk beristirahat sebelum terbang.
“Sehingga saat keberangkatan, jama'ah lebih fokus dan fresh,” ucapnya. Ada harapan bahwa perjalanan suci spiritual ini dimulai dengan ketenangan, bukan kepanikan.
Tak hanya itu, kata dia, keluarga pun tetap bisa mengantar hingga ke Asrama Haji. Bahkan, manasik tambahan dapat difasilitasi sebelum keberangkatan.
Ini sebuah sentuhan yang terasa lebih hangat. Mendekatkan pelayanan pada nilai kebersamaan yang selama ini melekat dalam tradisi keberangkatan ibadah.
Wacana ini sejatinya bergulir dari pusat. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya mengemukakan konsep One Stop Service di Asrama Haji.
Ia menekankan bahwa skema tersebut bersifat sukarela, ditujukan untuk memperkuat perlindungan jama'ah dan integrasi layanan.
Kini, dengan kesiapan Kanwil Kemenhaj Sumbar mendukung kebijakan itu, publik menanti satu hal. Apakah langkah ini benar-benar menjadi solusi nyata bagi jama'ah. Atau hanya akan menjadi wacana yang menguap di tengah dinamika birokrasi?.(saco).