Komentar |
| Kepala Satuan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, ketika turun ke lapangan melihat kondisi bencana (foto.doc.en) |
Limpato Sungai Sariak - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menembus pusat kekuasaan pascabencana longsor dan banjir November 2025 mulai memperlihatkan secercah harapan. Setelah serangkaian lobi intens dilakukan, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikabarkan memberi sinyal kuat menyalurkan dana stimulus miliaran rupiah.
Bantuan tersebut diarahkan untuk rekonstruksi infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas umum, hingga perbaikan rumah warga yang porak-poranda diterjang bencana.
Namun di balik kabar menggembirakan itu, warga korban bencana masih menahan napas panjang menunggu realisasi nyata di lapangan.
Kerusakan rumah dan fasilitas publik yang hingga kini belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Banyak keluarga masih bertahan dalam kondisi serba terbatas, berharap janji bantuan segera menjelma menjadi bangunan kokoh yang dapat mengembalikan rasa aman mereka.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, Emri Nurman yang dihubungi Wartawan fajarsumbar.com, Selasa (10/2/2026), memastikan bantuan stimulus memang disiapkan bagi rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan.
Ia menyebut skema bantuan telah ditetapkan, yakni Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp15 juta untuk kerusakan ringan. Skema ini, kata dia, dirancang agar proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur.
Menariknya, bantuan tersebut tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan material bangunan.
Menurut Emri, kebijakan ini diambil untuk memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan rekonstruksi rumah warga.
"Penyaluran dalam bentuk bahan bangunan menjadi langkah strategis guna meminimalkan potensi penyalahgunaan sekaligus menjaga transparansi distribusi bantuan," ucap dia.
Meski demikian, sebut Emri Nurman, bahwa proses verifikasi data kerusakan rumah masih terus dilakukan secara ketat. Pemerintah daerah berupaya memastikan jumlah penerima bantuan benar-benar akurat agar tidak menimbulkan polemik sosial di tengah masyarakat.
Emri menegaskan validasi data menjadi prioritas utama untuk menghindari kecemburuan sosial maupun kesalahan penyaluran yang dapat merusak kepercayaan publik.
Di tengah upaya administratif tersebut, kondisi di lapangan masih menyisakan cerita pilu. Banyak warga yang rumahnya rusak berat terpaksa menempati hunian darurat dengan segala keterbatasan.
Infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih juga membuat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berjalan tersendat, memperpanjang dampak sosial yang dirasakan warga korban bencana.
Emri Nurman menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Ia menyebut verifikasi dilakukan secara detail untuk mengantisipasi kebocoran dan ketimpangan distribusi.
Pemerintah berharap, ketika bantuan benar-benar terealisasi, proses rekonstruksi tidak hanya membangun kembali bangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali harapan masyarakat Padang Pariaman yang selama ini berjuang bangkit dari reruntuhan bencana.(saco).