Komentar |
| Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh jajaran, termasuk TNI, mempercepat penyelesaian kontrak. |
Jakarta – Andi Amran Sulaiman menginstruksikan percepatan penyelesaian kontrak Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan total luas 101.503 hektare. Ia menargetkan seluruh proses kontrak rampung dalam waktu satu bulan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
Dalam pernyataan resminya pada Kamis (26/2/2026), Amran menegaskan waktu yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, hingga unsur TNI diminta bergerak cepat dan bekerja maksimal agar target luasan tersebut segera terealisasi.
Program percepatan ini difokuskan di sejumlah wilayah prioritas, antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan (Merauke), Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Utara.
Menurut Amran, pelibatan TNI dalam program pembukaan sawah baru merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan ketahanan pangan global. Ia menyoroti kondisi iklim yang kian tidak menentu, termasuk potensi El Nino, sehingga percepatan perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif.
Ia mengingatkan bahwa gangguan pada sektor pangan dapat berdampak langsung pada stabilitas negara. Oleh sebab itu, seluruh elemen, mulai dari aparat pusat hingga daerah, diminta turun langsung ke lapangan guna memastikan program berjalan sesuai target.
Pengalaman krisis pangan global saat fenomena El Nino 2023–2024, ketika sejumlah negara membatasi ekspor beras, menjadi pelajaran penting. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dinilai tidak boleh terlalu bergantung pada impor. Ekspansi lahan tanam melalui pencetakan sawah baru menjadi salah satu strategi meningkatkan produksi dalam negeri.
Amran juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan percepatan swasembada yang sebelumnya mampu dicapai lebih cepat dari jadwal. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, petani, serta penyuluh pertanian lapangan.
Menutup pernyataannya, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap fokus dan tidak menunda pekerjaan. Target penyelesaian kontrak hingga Maret 2026 harus menjadi perhatian utama dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, demi menjaga reputasi dan kedaulatan pangan Indonesia.(BY)