Komentar
 |
| Anggota komisi V DPR RI H. Zigo Rolanda saat hadir bersama stakeholder Pemerintshan Kab Mentawai. (Ist) |
Mentawai, fajarsumbar.com - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai guna meninjau langsung kondisi pembangunan serta mendengarkan paparan Pemerintah Daerah terkait prioritas pembangunan ke depan.
Sejak tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah keluar dari status daerah tertinggal. Namun demikian, Mentawai masih berstatus daerah terluar sehingga tantangan pembangunan masih cukup besar. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama.
Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI H. Zigo Rolanda melalui siaran persnya dua hari yang lalu.
“Keluar dari status daerah tertinggal adalah capaian penting. Tetapi sebagai daerah terluar, Mentawai tetap membutuhkan perhatian serius agar pembangunan tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Zigo.
Pada Tahun Anggaran 2026, sejumlah program strategis direncanakan, di antaranya preservasi jalan Tua Pejat–Rokot–Sioban–Katiet serta pengembangan Dermaga Siberut dan Dermaga Sioban guna memperkuat konektivitas antar pulau.
“Konektivitas adalah kunci. Jalan dan dermaga yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan penyiapan dokumen serta dukungan akses listrik untuk SPAM dan TPST agar kebutuhan air bersih dan pengelolaan sampah dapat kembali diperjuangkan dalam penganggaran.
“Kita ingin persoalan air bersih dan pengelolaan sampah tidak lagi menjadi kendala dasar bagi masyarakat Mentawai,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, melalui Satker Prasarana Strategis, tengah berjalan rehabilitasi dan renovasi MTsN 2 Kepulauan Mentawai serta MAS Mardatillah. Pembangunan Sekolah Rakyat juga akan didorong agar dapat masuk dalam DIPA APBN 2026.
“Pembangunan sekolah adalah investasi jangka panjang. Kita sedang menyiapkan generasi Mentawai agar lebih siap bersaing di masa depan,” ungkap Zigo.
Ia juga menerima masukan dari Bupati terkait penurunan status kawasan desa yang berada dalam kawasan hutan.
“Kita akan dorong pembahasan ini agar pelayanan dasar di desa-desa bisa berjalan optimal dan masyarakat mendapatkan kepastian,” katanya.
Terkait mitigasi bencana, Zigo meminta Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor PPK BPJN agar alat berat dapat ditempatkan di Mentawai.
“Jika terjadi longsor, penanganannya harus cepat. Ketersediaan alat berat di lokasi akan sangat menentukan,” tutupnya.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Mentawai diyakini mampu bergerak lebih cepat melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. (Rillis/Abg)