Komentar |
| Menko Pratikno, Gubernur Mahyeldi, Bupati Jhon Kenedy Azis dan unsur Forkopimda Sumbar ketika berkunjung ke Padang Pariaman pasca bencana (foto.dok.ikp) |
Padang Pariaman - Memasuki bulan keempat pada Maret 2026 ini, setelah bencana mengguncang November 2025, secercah harapan itu akhirnya datang juga. Miliaran rupiah dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipastikan akan mengalir ke Kabupaten Padang Pariaman.
Uang negara itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan napas baru bagi ratusan keluarga yang selama ini bertahan di rumah retak, atap bocor, dan dinding yang nyaris roboh. Bahkan ada warga yang terdampak berdiam di hunian sementara (Huntara).
Namun di balik kabar baik itu, ada kenyataan yang belum sepenuhnya tuntas. Dari total 1.136 rumah terdampak bencana, baru sebagian yang dinyatakan lolos review data oleh tim pusat.
Selebihnya sebanyak 826 unit, masih menunggu validasi. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan ratusan dapur yang masih berasap di bawah kecemasan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, Emri Nurman menyebutkan bahwa kepastian dana itu usai proses oleh Tim Review BNPB rampung.
Ia menjelaskan, 78 unit rumah rusak sedang akan menerima stimulan Rp30 juta per unit, dengan total Rp2,34 miliar. Sementara 232 rumah rusak ringan memperoleh Rp15 juta per unit, dengan total Rp3,48 miliar.
“Sebanyak 310 Unit tersebut sudah melalui review pusat,” ujarnya yang dihubungi Wartawan fajarsumbar.com, Jumat sore (20/2/2026).
Total dana yang siap digelontorkan untuk tahap awal itu mencapai lebih dari Rp5,8 miliar. Jumlah yang besar, tetapi terasa kecil jika dibandingkan dengan luka panjang yang ditinggalkan bencana.
Setiap lembar rupiah diharapkan menjelma menjadi bata, semen, dan kayu penyangga yang mengembalikan rasa aman di dalam rumah.
Kini, proses pendampingan mulai digerakkan. Tim yang terdiri dari unsur nagari, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas turun langsung mengawal pelaksanaan di lapangan. Sedangkan dari sisi teknis, OPD terkait seperti BPBD, PUPR, DLHPKPP, Disdukcapil, hingga Inspektorat dilibatkan agar penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Bagi warga, bantuan ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah simbol kehadiran negara di saat mereka merasa nyaris sendirian.
Di sejumlah nagari, masih ada keluarga yang menambal dinding dengan terpal. Menahan dingin malam dengan papan seadanya. Mereka menanti, apakah nama mereka masuk dalam daftar validasi berikutnya.
Pemerintah daerah berharap dana stimulan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah agar kembali layak huni.
Sebab rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan ruang tumbuh bagi anak-anak dan tempat pulang yang menghadirkan ketenangan.
Kini publik menunggu. Akankah 826 rumah yang tersisa segera menyusul, atau kembali terjebak dalam antrean panjang birokrasi? (saco).