Komentar
Padang Pariaman - Kabupaten Padang Pariaman tak ingin persoalan sampah terus menjadi bom waktu lingkungan. Pemerintah daerah kini merancang pembentukan Bank Sampah Induk di satu titik strategis yang dinilai layak secara teknis dan administratif. Juga akan di-sosialisasikan terkait pengelolaan Sampah di tingkat kecamatan dan nagari.
"Langkah ini digadang-gadang menjadi awal perubahan besar dalam tata kelola persampahan di daerah ini nantinya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padang Pariaman, Andri Satria Masri, saat dihubungi Wartawan fajarsumbar.com, pada Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan bahwa sebelum realisasi, pihaknya akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada camat, wali nagari, hingga tokoh masyarakat dalam waktu dekat ini.
"Targetnya jelas. Setiap kecamatan dan nagari memiliki unit Bank Sampah yang aktif dan mandiri," harap dia.
Menurut Andri, jika pengelolaan dilakukan di tingkat kabupaten, skemanya harus berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Artinya, kalau punya BLUD jelas diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah dan proses administratif yang tidak singkat. “Kalau dikelola kabupaten, harus berbadan hukum. Itu tentu butuh tahapan panjang,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah membuka opsi lebih fleksibel di tingkat nagari. "Cukup dengan Surat Keputusan (SK) Wali Nagari, unit Bank Sampah sudah bisa dibentuk dan berjalan," tutur Andri.
Bahkan, sambungnya, tidak menutup kemungkinan pengelolaannya dilakukan oleh koperasi di tingkat lokal. Seperti Koperasi Merah Putih, agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Andri juga menyebut peluang keterlibatan swasta sebagai solusi percepatan. Terlebih jika ada investor yang mampu mengelola sampah menjadi energi terbarukan.
Skema ini, menurut mantan Sekretaris Dinas Kominfo itu, dinilai lebih praktis dan berpotensi mengubah beban sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi.
Langkah ini bukan sekadar program administratif. Ia menyentuh persoalan mendasar. Bagaimana mengubah pola pikir masyarakat dari membuang menjadi memilah, dari menumpuk menjadi mengelola.
"Tanpa partisipasi warga, Bank Sampah hanya akan menjadi papan nama tanpa aktivitas," ucap mantan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu.
Padang Pariaman kini berada di persimpangan. Terus berkutat dengan persoalan klasik persampahan atau melompat menuju sistem yang lebih modern dan produktif.
Jika sosialisasi berjalan efektif dan dukungan masyarakat menguat, Bank Sampah Induk dan Unit Kecamatan dan Nagari bukan sekadar wacana. Melainkan gerakan kolektif menyelamatkan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.(saco).