Proyek Jalan Tol Padang–Pekanbaru Bisa Dipercepat Hingga 2029

Padang— Pemerintah menargetkan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi, dapat selesai dan mulai beroperasi pada 2031.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menegaskan bahwa target tersebut bisa tercapai asalkan seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Hal ini disampaikan dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan jalan tol yang digelar di Kementerian PU, Rabu (3/2/2026), dengan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

Rachman menambahkan, terdapat kemungkinan percepatan penyelesaian hingga 2029, dengan catatan dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal sejak tahap awal.

Dalam rapat tersebut terungkap, total kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan. Beberapa tahapan teknis, termasuk survei topografi, survei geoteknik, serta penyusunan rekomendasi teknis, telah dan akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap percepatan proyek strategis nasional ini. Menurut Mahyeldi, pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus meminimalkan risiko gangguan lalu lintas pada jalur Padang–Bukittinggi yang rawan terdampak banjir dan longsor.

“Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat. Infrastruktur ini penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” kata Mahyeldi. Ia menegaskan, pemerintah provinsi siap memberikan dukungan penuh sesuai kewenangan, termasuk koordinasi lintas sektor agar proyek berjalan sesuai rencana.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur strategis dapat terlaksana secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Mahyeldi juga menyampaikan bahwa masih akan ada rapat lanjutan, sehingga penyesuaian kebijakan terkait proyek tetap memungkinkan.

Selain unsur pemerintah pusat dan daerah, rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.(des*)