Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis - Wabup Rahmat Hidayat (foto.dok.saco) |
Padang Pariaman - Satu tahun pertama selalu menjadi cermin. Apakah kepemimpinan hanya berhenti pada janji, atau benar-benar menjelma kerja nyata. Di bawah komando John Kenedy Azis (JKA) dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Kabupaten Padang Pariaman melewati 12 bulan yang padat. Penuh gebrakan, sekaligus dihantam ujian bencana bertubi-tubi.
Arah pemerintahan JKA–Rahmat perlahan terbaca. Pembangunan tidak dimaknai semata beton dan aspal, melainkan pembentukan karakter sosial.
Ketika Surat Keputusan Bersama pembatasan operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB diterbitkan, pesan yang hendak ditegaskan adalah ketertiban dan perlindungan nilai-nilai sosial.
Kebijakan itu berjalan beriringan dengan penguatan agenda budaya dan keagamaan. Menjaga identitas daerah yang religius tanpa menutup ruang kemajuan.
Di sektor pendidikan, kebijakan Sistem Lima Hari Sekolah membuka ruang kebersamaan keluarga setiap akhir pekan.
Sementara program seragam gratis bagi 6.859 siswa kelas I di 401 SD Negeri menjadi penanda keberpihakan pada keluarga kurang mampu. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, tetapi juga tentang rasa keadilan dan kesempatan yang setara.
Pendekatan gotong royong kembali dihidupkan lewat program Goro Akbar. Ribuan warga turun bersama menormalisasi Batang Ulakan. Bukan sekadar kerja bakti, melainkan simbol kolaborasi.
Semangat kolektif itu sekaligus menjadi langkah mitigasi di kawasan rawan banjir. Seperti Perumahan Kasai Permai, Nagari Kasang, Batang Anai. Pemerintah hadir, tetapi masyarakat tidak ditinggalkan sebagai penonton.
Gaya kepemimpinan yang aktif turun ke lapangan dari gowes menyerap aspirasi hingga sidak ke puskesmas dan sekolah. Mengirim pesan tegas. Pelayanan publik tak boleh berjarak. Komunikasi dua arah dibangun, kritik didengar, dan birokrasi didorong lebih responsif.
Di sisi lain, geliat ekonomi rakyat dipantik lewat festival budaya dan event pariwisata. Festival Juadah Toboh Gadang dan pacu kuda menyedot puluhan ribu pengunjung, menggerakkan UMKM lokal.
Gagasan “Kabupaten 100 Festival” mulai digelorakan sebagai strategi ekonomi berbasis budaya. Mengubah keramaian menjadi perputaran rupiah.
Capaian sanitasi menjadi tonggak penting ketika Padang Pariaman mendeklarasikan diri sebagai wilayah Open Defecation Free (ODF) pada 16 April 2025. Status itu bukan sekadar angka, tetapi perubahan perilaku menuju lingkungan sehat dan bermartabat.
Namun ujian terbesar datang saat banjir dan longsor menerjang akhir 2025. Kerugian ditaksir mencapai Rp3,65 triliun, puluhan jembatan rusak, ratusan titik bencana tercatat.
Dalam situasi genting, kepemimpinan diuji. Distribusi logistik menjangkau wilayah terisolasi, 74 unit hunian sementara (Huntara) di Asam Pulau dan Batang Anai diresmikan awal 2026, dan dukungan dana pusat ratusan miliar rupiah mengalir untuk pemulihan infrastruktur serta layanan air bersih.
Respons cepat itu mengundang perhatian nasional. Dukungan pemerintah pusat berdatangan, termasuk kunjungan langsung Presiden RI Prabowo Subianto pada masa tanggap darurat.
Lobi intensif ke Jakarta menghasilkan tambahan usulan 237 Huntara bagi warga terdampak di 16 nagari.
Meski diterpa bencana, deretan penghargaan tetap diraih. Opini WTP ke-12, apresiasi tata kelola dana desa dan DAK, deklarasi ODF, hingga pengakuan warisan budaya seperti Makam Syekh Burhanuddin dan tradisi lokal yang masuk daftar WBTBI.
Prestasi itu menunjukkan roda birokrasi tetap berjalan di tengah badai.
Satu tahun pertama bukan garis akhir. Ia adalah pijakan awal. Pembangunan mulai bergerak, ekonomi rakyat berdenyut, solidaritas sosial teruji.
Kepemimpinan JKA–Rahmat kini berdiri di persimpangan. Melanjutkan konsistensi dan mempercepat transformasi. Bagi Padang Pariaman, tahun pertama ini bukan sekadar catatan waktu. Ia adalah fase pembuktian bahwa ujian bisa melahirkan lompatan.(saco).