Komentar |
| Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman, Zahirman, bersama Rombongan Komisi III DPRD Pesisir Selatan yang kunker ke Kantornya, Jum'at 13 Februari 2026 (foto.ikp) |
Parik Malintang - Keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membangun sistem pemerintahan modern berbasis digital mulai menarik perhatian daerah lain. Hal itu terlihat saat Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Pariaman, Jumat (13/02/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Dillo Diskominfo tersebut menjadi ajang pertukaran gagasan tentang masa depan tata kelola pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi.
Dalam suasana diskusi yang hangat namun sarat substansi, Kepala Diskominfo Padang Pariaman, Zahirman, memaparkan strategi besar pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menegaskan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan langkah nyata untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kemajuan yang diraih Padang Pariaman bukan sekadar klaim kosong. Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2025, indeks SPBE daerah tersebut melonjak signifikan dari nilai 3,65 dengan kategori baik pada 2024 menjadi 4,07 dengan kategori sangat baik.
Lonjakan ini menjadi indikator bahwa transformasi digital yang dijalankan mulai menunjukkan dampak nyata terhadap efektivitas kinerja birokrasi.
Menariknya, implementasi SPBE juga dinilai mampu menjadi mesin penggerak baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Zahirman mengungkapkan berbagai inovasi telah dilakukan, mulai dari penguatan sistem informasi pelayanan publik hingga integrasi aplikasi administrasi pemerintahan yang mempercepat proses layanan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
Diskusi pun berkembang semakin dinamis ketika rombongan legislatif Pesisir Selatan menyoroti peran digitalisasi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Pertanyaan kritis tersebut dijawab dengan penjelasan mengenai pengembangan sistem berbasis data yang mampu memetakan potensi daerah secara lebih akurat. Sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara terukur dan tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Syafril Saputra, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang diberikan. Ia menilai pengalaman Padang Pariaman menjadi referensi penting bagi daerahnya dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen kerja sama antardaerah.
Lebih dari sekadar agenda formal, pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa persaingan antarwilayah kini tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Melainkan pada kemampuan daerah beradaptasi dengan era digital yang terus bergerak tanpa kompromi.(saco).