Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis bersama Ketua DPRD Aprinaldi didampingi Wakil Ketua Wira Satria dan Firman dalam sidang DPRD terkait LKPJ 2025, Senin 16 Maret 2026 (foto.ikp) |
Pariaman - Suasana ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman, Senin (16/3/2026), terasa berbeda. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Aprinaldi bersama Wakil Ketua Wira Satria dan Firman itu berubah menjadi panggung adu gagasan antara eksekutif dan legislatif.
Di hadapan para anggota dewan, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis berdiri menyampaikan jawaban resmi pemerintah atas berbagai pandangan fraksi terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Di tengah dinamika sidang yang penuh sorotan, John Kenedy Azis tidak menampik kritik yang datang dari berbagai fraksi. Ia justru memandangnya sebagai bentuk perhatian serius DPRD terhadap arah pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap masukan, saran hingga pertanyaan yang dilontarkan anggota dewan merupakan energi penting bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah.
Bupati yang akrab disapa JKA itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin LKPJ hanya menjadi dokumen formal yang dibaca setiap tahun.
Baginya, laporan tersebut adalah cermin perjalanan pemerintahan sekaligus peta arah pembangunan Padang Pariaman ke depan. Karena itu, setiap catatan dari DPRD akan dijadikan bahan evaluasi serius bagi seluruh perangkat daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama pemerintah, kata JKA, adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia memastikan pemerintah daerah terus menggenjot berbagai strategi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Namun JKA juga mengingatkan, persoalan pembangunan tidak hanya berhenti pada besarnya pendapatan daerah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran itu dikelola secara efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah, tegasnya, sedang mendorong pengelolaan belanja yang lebih berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus yang tidak bisa ditawar.
Bersamaan dengan itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan pelaku UMKM menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup penyampaiannya, JKA menegaskan pentingnya hubungan yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
Ia berharap komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, agar pembangunan Padang Pariaman tidak sekadar berjalan. Tetapi benar-benar membawa perubahan nyata menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera.(r-saco).