Komentar |
| Kolaborasi Bawaslu Kota Sawahlunto dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam diskusi daring "Ngabuburit Pengawasan" bertajuk Digitalisasi Tata Kelola Pengawasan Pemilu, Selasa (3/3/2026). (foto/istimewa) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Di tengah kekhusyukan suasana bulan suci Ramadan, upaya menjaga marwah demokrasi tidak lantas mengendur. Pada Selasa, 3 Maret 2026, sebuah momentum penting tercipta melalui diskusi daring bertajuk "Ngabuburit Pengawasan". Agenda kolaboratif yang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Sawahlunto dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ini secara khusus membedah urgensi mengadopsi sistem digital dalam tata kelola pengawasan pemilu.
Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah transformasi struktural untuk menjawab tantangan pengawasan yang kian kompleks, transparan, dan menuntut kecepatan respons yang tinggi.
Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto, Junaidi Hartoni, menggarisbawahi bahwa integrasi teknologi adalah kunci utama atau game changer bagi organisasi modern seperti Bawaslu. Dalam pandangannya, digitalisasi bukan bertujuan menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat sinergi antara kapasitas personal pengawas dengan akurasi mesin.
Penggunaan perangkat digital seperti Form A Online dan berbagai sistem pelaporan lainnya diharapkan mampu memangkas birokrasi manual yang selama ini memakan waktu. Dengan data yang terolah secara digital, pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan hampir seketika, memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi masyarakat.
"Kami ingin menciptakan integrasi yang mulus antara manusia dan teknologi. Kehadiran alat digital seperti Form A Online dan sistem pelaporan lainnya harus mampu memangkas beban kerja manual serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data," tegas Junaidi Hartoni dalam sambutannya.
Beliau juga menekankan pentingnya mengoptimalkan platform yang sudah tersedia, mulai dari JDIH, PPID, Isips, hingga Sigap Lapor, agar benar-benar menjadi rujukan informasi publik yang kredibel. Lebih jauh, ia memproyeksikan penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai instrumen masa depan yang akan menjaga lembaga tetap kompetitif di tengah arus informasi yang masif.
Namun, transisi menuju ekosistem digital penuh ini tidak lepas dari catatan kritis. Pengalaman pahit pada Pemilu 2024 terkait polemik aplikasi Sirekap yang berujung di Mahkamah Konstitusi menjadi pelajaran berharga bagi jajaran Bawaslu. Digitalisasi tidak hanya harus canggih secara teknis, tetapi juga wajib memiliki akuntabilitas yang tinggi untuk meraih kepercayaan publik.
Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Bedia Putra, mengingatkan bahwa integritas demokrasi adalah taruhan utama dalam pemanfaatan teknologi ini.
Sementara itu, Febriboy Arnendra selaku Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto menambahkan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi akan memudahkan pelacakan rekam jejak pengawasan secara menyeluruh dan akurat.
Transformasi digital yang tengah digulirkan Bawaslu saat ini berdiri di atas empat pilar strategis yang saling mengunci. Pertama adalah fungsi pencegahan untuk memitigasi potensi pelanggaran sejak dini melalui pemantauan berbasis data. Kedua, aspek penindakan yang memungkinkan respons kilat terhadap setiap laporan yang masuk. Ketiga, transparansi dalam penyelesaian sengketa guna menjamin proses yang adil. Terakhir, penguatan pengawasan partisipatif yang mengajak masyarakat luas terlibat aktif melalui platform digital. Keempat pilar ini diharapkan mampu mengubah paradigma pengawasan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif.
Antusiasme terhadap tema digitalisasi ini terlihat dari partisipasi peserta yang mencapai 254 orang melalui ruang virtual Zoom. Menariknya, peserta tidak hanya datang dari internal jajaran pengawas di Sumatera Barat, tetapi juga melintasi batas wilayah dan instansi. Tercatat perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Dairi, Manggarai, Rokan Hulu, hingga Kabupaten Karimun turut menyimak diskusi ini.
Dari sektor eksternal, hadir elemen mahasiswa magang dari Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dan SMK di Padang, hingga instansi pemerintah seperti Disdukcapil Sijunjung dan perwakilan Gerakan Pramuka. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengawasan digital telah menjadi kepentingan kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan. (ton)