Komentar |
| Walikota Hendri Arnis ketika membuka forum konsultasi publik rencana awal RKPD |
Padang Panjang, fajarsumbar.com – Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027, Rabu (4/3), di Balaikota Padang Panjang. Agenda ini menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih terintegrasi, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut dihadiri Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Ketua DPRD Nur Afni Fitri, Kapolres Wisnu Hadi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Hendri Arnis menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan menyinkronkan program antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, ia menekankan pentingnya perencanaan yang semakin matang dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan prioritas pembangunan tahunan. Karena itu, setiap program harus dirancang berbasis data, realistis dari sisi anggaran, serta memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Sejumlah isu prioritas mencuat dalam pembahasan, di antaranya penyediaan lahan parkir di kawasan Pasar Pusat guna mengurai kemacetan dan meningkatkan kenyamanan aktivitas perdagangan. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat dan penyediaan lahan untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) juga menjadi fokus pembahasan lintas sektor.
Usulan bantuan Rp150 juta per RT turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Wali Kota meminta agar kebijakan ini dikaji secara komprehensif, baik dari aspek fiskal maupun dampak sosialnya, sehingga implementasinya benar-benar tepat sasaran dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lingkungan.
Hendri juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran, potensi penurunan dana transfer dari pusat, hingga persoalan darurat sampah di Sungai Andok. Dalam kondisi fiskal yang dinamis, ia menekankan pentingnya perencanaan adaptif dan efisien.
“Masukan dari seluruh pihak sangat kami butuhkan. Jangan sampai ada program strategis yang tertinggal dalam RKPD. Perencanaan yang baik akan menentukan arah pembangunan kita ke depan,” tegasnya.
Forum ini juga menghadirkan paparan dari berbagai narasumber, termasuk perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyampaikan proyeksi dan data terkait Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut diharapkan memperkaya basis perencanaan, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih presisi, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi pembangunan Kota Padang Panjang. (syam)