Komentar |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dana sekitar Rp21,4 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah daerah pada November 2025 lalu |
Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dana sekitar Rp21,4 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah daerah pada November 2025 lalu. Kebutuhan anggaran yang sangat besar itu diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan lebih cepat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam masa reses di Sumatera Barat. Pertemuan berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026), yang menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil pascabencana.
Mahyeldi menjelaskan, sejak awal bencana terjadi pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda langsung bergerak cepat menyusun berbagai langkah strategis, termasuk menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dikenal dengan R3P.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting sehingga penyusunan dokumen tersebut bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Pemerintah provinsi bahkan membangun sistem perencanaan berbasis satu data agar seluruh proses penanganan bencana berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
“Ketika bencana terjadi, seluruh unsur bergerak bersama. Dengan koordinasi yang intensif, penyusunan dokumen perencanaan bisa dipercepat sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi segera dapat dilaksanakan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi secara intensif untuk memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan sesuai target. Dalam beberapa kesempatan, rapat bahkan dilakukan dua kali sehari untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Langkah tersebut dilakukan agar berbagai kerusakan akibat bencana dapat segera ditangani, mulai dari infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Mahyeldi menyebut kebutuhan anggaran Rp21,4 triliun tersebut mencakup berbagai program pemulihan, baik perbaikan sarana prasarana, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, maupun program penguatan mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak lebih besar di masa depan.
“Untuk mempercepat seluruh program pemulihan itu, tentu dibutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Kita berharap bantuan anggaran sebesar Rp21,4 triliun bisa direalisasikan agar pembangunan kembali daerah terdampak berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, disampaikan bahwa dana TKD yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat akan dikembalikan secara bertahap, sehingga dapat membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi daerah pascabencana.
Menurutnya, berbagai informasi yang disampaikan pemerintah daerah menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan serta memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat nasional.
Dave menegaskan, selain ancaman militer, tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga harus menjadi perhatian serius negara. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan anggaran untuk daerah terdampak bencana menjadi hal yang sangat penting.
Ia berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat menjadi dasar bagi DPR RI untuk mendorong berbagai program dukungan dari pemerintah pusat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak. (adpsb/cen/bud)