Komentar |
| Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman masih numpang pada salahsatu Gedung SDN yang dibangun Jawa Pos Group pasca gempa tahun 2009 lalu di kawasan Parik Malintang (foto.saco) |
Parik Malintang - Riuh tepuk tangan pecah lebih cepat dari jadwal yang diumumkan. Tanpa banyak seremoni panjang, Bupati John Kenedy Azis akan resmi melantik 159 kepala sekolah di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, Parik Malintang, Kamis siang (2/4/2026).
Pelantikan kepala sekolah gelombang kedua ini memantik tanda tanya, sekaligus spekulasi di kalangan publik pendidikan. Di tengah suasana yang penuh harap sekaligus tegang, wajah-wajah para kepala sekolah tampak campur aduk. Antara bangga dan waspada.
Kesemua mereka yang dilantik berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK/PAUD hingga SMP, membawa tanggung jawab besar di pundak masing-masing.
Data yang diperoleh fajarsumbar.com bahwa jumlah yang dilantik bukan angka kecil. Sebanyak 10 orang dari jenjang TK/PAUD, 135 orang dari SD, dan 14 orang dari SMP resmi mengisi posisi strategis di sekolah-sekolah negeri se-Padang Pariaman.
Total 159 kepala sekolah ini menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pendidikan daerah tersebut. Karena, mengisi kekosongan jabatan yang pensiun, juga ada mutasi dan promosi.
Namun, di balik pelantikan massal ini, terselip dinamika yang tak sepenuhnya terlihat di permukaan. Pergantian jabatan disebut-sebut tidak hanya karena faktor administratif, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak akan regenerasi kepemimpinan di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Padang Pariaman, Hendri, saat dikonfirmasi Wartawan fajarsumbar.com, Kamis pagi (2/4/2026) membenarkan pelaksanaan pelantikan tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat banyaknya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.
“Pelantikan ini untuk mengisi jabatan yang kosong karena pensiun. Ada juga mutasi dan promosi, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak,” ujar Hendri singkat.
Percepatan waktu pelantikan pun menjadi sorotan. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal kuat adanya urgensi dalam penataan birokrasi pendidikan.
Di sisi lain, tak sedikit yang mempertanyakan transparansi dan kesiapan para pejabat yang baru dilantik dalam mengemban amanah besar tersebut.
Kini, harapan publik tertuju pada 159 kepala sekolah yang baru saja mengucap sumpah jabatan.
Di tengah tantangan dunia pendidikan yang kian kompleks, mereka dituntut bukan sekadar menjadi administrator. Tetapi juga pemimpin perubahan yang mampu mengangkat kualitas pendidikan di Padang Pariaman ke level yang lebih tinggi.(saco).