Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akhirnya menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan secara mulus, melainkan dibarengi dengan berbagai catatan tajam yang menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Hal itu terungkap pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025 di Gedung Utama DPRD, Senin (6/4/2026).
Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub serta Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar. Hadir dalam forum penting tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Padang.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap kinerja Pemko sepanjang 2025. Secara umum, kinerja pemerintah daerah dinilai cukup baik, terutama dari sisi serapan anggaran yang relatif tinggi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
 |
| . |
Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa tingginya realisasi anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas hasil program yang dirasakan masyarakat. Sejumlah fraksi menyoroti masih lemahnya perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Data dari panitia khusus (Pansus) DPRD menunjukkan sejumlah OPD mencatat capaian signifikan. Dinas Pertanahan, misalnya, mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp5,40 miliar atau 85,38 persen dari target. Sementara itu, sektor pendapatan juga menunjukkan tren positif dengan capaian pajak daerah mencapai 78,93 persen dan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi.
Di sektor kesehatan, realisasi anggaran Dinas Kesehatan mencapai Rp343,57 miliar atau 94,03 persen dari total anggaran, bahkan pendapatannya melampaui target. Dinas PUPR juga mencatat realisasi sebesar 90,91 persen, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti tunda bayar akibat cuaca dan bencana.
Bappeda, Inspektorat, serta BKPSDM turut mencatat capaian di atas 90 persen. Namun, tidak semua OPD menunjukkan kinerja optimal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) justru menjadi sorotan karena realisasi belanjanya masih relatif rendah, yakni hanya 76,37 persen.
 |
| . |
Juru bicara gabungan Pansus, Iskandar, menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh sekadar menjadi formalitas tahunan. Menurutnya, dokumen tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan evaluasi intensif selama hampir satu bulan, mulai dari kunjungan kerja, peninjauan lapangan, hingga rapat bersama SKPD sebelum akhirnya merumuskan rekomendasi.
Sejumlah fraksi pun melontarkan kritik tajam. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis serta optimalisasi aset daerah yang dinilai masih belum maksimal. Mereka juga mengingatkan agar setiap anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PAN menyoroti adanya ketidaksesuaian data dalam dokumen LKPJ, termasuk narasi pertumbuhan ekonomi yang dinilai tidak selaras dengan kondisi riil. Selain itu, penggunaan data lama untuk indikator seperti stunting juga menjadi catatan serius.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan-PPP memberikan apresiasi atas capaian anggaran yang tinggi, namun tetap mendorong peningkatan tata kelola keuangan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM.
Fraksi PKS dan PKB-UMMAT juga mengingatkan adanya kesenjangan antara realisasi anggaran dan kualitas pelayanan publik di lapangan. Mereka menilai, dampak pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, sehingga perlu pembenahan berbasis data dan peningkatan kualitas SDM aparatur.
 |
| . |
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa berbagai catatan yang disampaikan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar capaian administratif.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan komitmennya untuk menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan program sepanjang 2025 belum sepenuhnya sempurna dan membutuhkan berbagai perbaikan. Menurutnya, LKPJ harus menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dengan berbagai catatan yang disampaikan, DPRD berharap Pemko Padang dapat melakukan pembenahan menyeluruh, sehingga pembangunan ke depan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Adv)