Komentar
Oleh: Prof.Dr.H.Duski Samad, M.Ag
Dosen Pembelajaran Islam dan Kebudayaan Minangkabau UIN Imam Bonjol Padang
STP#series72.07042026
Padang - Dalam filosofi Minangkabau, Wali Nagari sejatinya bukan sekadar kepala pemerintahan administratif seperti kepala desa dalam sistem birokrasi modern. Ia seharusnya menjadi perpanjangan tangan sistem adat yang hidup dalam denyut masyarakat nagari. Keberadaan Wali Nagari tidak boleh dipisahkan dari struktur nilai yang membentuk peradaban Minangkabau itu sendiri.
Idealnya, Wali Nagari adalah simpul penghubung antara tiga kekuatan utama menjadi fondasi nagari selama ini. Adat, syarak, dan negara. Ia bukan hanya pelaksana kebijakan pemerintahan, tetapi juga penjaga kesinambungan nilai budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini penting dipahami, karena nagari Minangkabau tidak sama dengan desa administratif biasa. Nagari bukan sekadar wilayah pemerintahan, tetapi sebuah kesatuan hidup yang kompleks.
Ia adalah kesatuan adat yang diwariskan turun-temurun. Kesatuan genealogis yang terikat oleh hubungan kaum dan suku. Kesatuan budaya yang dibentuk oleh tradisi, musyawarah, dan nilai raso jo pareso. Ia juga kesatuan religius yang dibangun oleh kuatnya pengaruh surau, ulama, dan tradisi keislaman.
Jadi, seorang Wali Nagari dalam konsep ideal Minangkabau tidak cukup hanya memahami administrasi pemerintahan.
Ia harus memahami adat yang menjadi identitas masyarakatnya. Memahami syarak yang menjadi pedoman moralnya. Memahami budaya yang menjadi karakter sosialnya. Juga harus memahami psikologi masyarakat nagari yang hidup dalam tradisi kolektif, bukan individualistik.
Dalam sejarah Minangkabau, seorang pemimpin nagari dihormati bukan disebabkan terutama jabatannya, tetapi karena moralitasnya. Legitimasi kepemimpinan lahir dari keteladanan, bukan dari kekuasaan. Dari integritas, bukan dari struktur formal.
Dalam tradisi Minang, yang dihormati adalah moral authority, bukan sekadar formal authority. Lahir pepatah "Di dahulukan salangkah, di tinggikan sarantiang".
Maknanya sangat dalam. Pemimpin itu bukan orang yang berdiri jauh di atas masyarakat, tetapi hanya sedikit di depan untuk memberi arah. Ia tidak berjarak, tetapi dekat. Tidak memerintah dari atas, tetapi membimbing dari tengah. Pemimpin Minangkabau bukan figur dominasi, tetapi figur teladan.
Secara filosofis, istilah wali dalam tradisi Minangkabau juga memiliki makna yang sangat luhur. Wali bukan sekadar pemegang jabatan, tetapi penjaga. Ia adalah pelindung dan pengayom. Makna ini sejalan dengan pengertian wali dalam Al-Qur’an sebagai pihak yang menjaga amanah dan melindungi kepentingan yang dipimpinnya.
Jika makna ini dibawa ke dalam konteks nagari, maka Wali Nagari seharusnya menjadi penjaga marwah nagari, penjaga adat yang menjadi identitas, dan penjaga harmoni sosial yang menjadi kekuatan masyarakat Minangkabau.
Dalam konsep asli Minangkabau, pemimpin tidak pernah dimaknai sebagai penguasa. Pemimpin adalah pemelihara keseimbangan. Ia menjaga agar adat tetap berjalan, agama tetap hidup, dan masyarakat tetap bersatu.
Filosofi Minangkabau sudah lama mengajarkan prinsip demokrasi kolektif yang sangat maju melalui ungkapan "Kamanakan barajo ka mamak, Mamak barajo ka penghulu, Penghulu barajo ka mufakat, Mufakat barajo ka nan bana."
Artinya, kekuasaan tidak pernah berada pada satu orang. Semua kembali kepada mufakat, dan mufakat harus tunduk kepada kebenaran.
Inilah demokrasi adat Minangkabau yang telah hidup jauh sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Sistem ini mengajarkan bahwa kekuasaan harus dikendalikan oleh nilai, bukan oleh kepentingan.
Sebab dalam sistem adat Minangkabau yang asli, nagari tidak pernah dipimpin secara absolut oleh satu orang. Kepemimpinan selalu bersifat kolektif melalui ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai.
Wali Nagari dalam sistem modern sebenarnya hanyalah adaptasi administratif negara, tetapi secara filosofis tetap harus berjalan dalam kerangka nilai adat tersebut.
Jika Wali Nagari hanya menjalankan fungsi administratif tanpa memahami ruh adat dan syarak, maka ia hanya menjadi kepala desa biasa.
Tetapi jika ia mampu menjalankan kepemimpinan dalam semangat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka ia bukan sekadar pejabat nagari, tetapi penjaga peradaban nagari.
Di situlah perbedaan antara pemimpin administratif dan pemimpin kultural. Yang satu mengurus pemerintahan, yang satu menjaga peradaban.
Dan Minangkabau sejak dahulu lebih menghormati pemimpin yang menjaga marwah daripada pemimpin yang sekadar memegang jabatan.
Pada akhirnya, nagari tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pintar mengelola program, tetapi pemimpin yang mampu menjaga nilai.
Sebab jika nilai terjaga, nagari akan tetap bermarwah.Jika nilai hilang, nagari hanya tinggal nama. Dan di situlah sebenarnya makna terdalam seorang Wali Nagari dalam filosofi Minangkabau.
Wali Nagari 'Datuk' dan 'Tuangku'
Hari ini pandangan penulis sejenak terhenti ketika melintas di beranda media sosial Wali Nagari Singgalang. Seketika pikiran melayang jauh, mengingat kembali peristiwa galodo Gunung Marapi beberapa tahun lalu.
Ketika itu begitu komunikasinya bersahabat, dan juga kenangan saat penulis bersama Tim Safari Ramadhan Provinsi mengunjungi nagari ini pada tahun 2025.
Nagari Singgalang bukan sekadar nagari yang sejuk oleh udara pegunungan, tetapi juga nagari yang terasa hangat oleh tradisi sosial dan kuat oleh nilai-nilai adatnya.
Dalam kunjungan itu, kesan mendalam muncul ketika bertemu langsung dengan sosok Wali Nagari yang masih muda, energik, komunikatif, dan mampu menerjemahkan gagasan menjadi program yang dipahami masyarakat.
Yang menarik, sosok Wali Nagari ini bukan hanya seorang administrator pemerintahan nagari, tetapi juga seorang Datuk dalam struktur adat dan seorang Tuangku dalam tradisi keulamaan. Perpaduan tiga identitas ini. Pemimpin formal, pemimpin adat, dan pemimpin moral. Agaknya jarang ditemukan sekaligus dalam satu figur.
Di situlah terlihat bagaimana Minangkabau sebenarnya memiliki konsep kepemimpinan yang sangat matang. Pemimpin tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga kokoh secara kultural dan spiritual.
Beliau yang ditempa di pendidikan Pondok Pesantren MTI Batang Kabuang Padang, semakin memperkuat karakter kepemimpinan yang tidak hanya berbasis kecerdasan rasional, tetapi juga kedalaman moral.
Dalam perbincangan hangat di udara dingin Singgalang itu, penulis merasakan optimisme bahwa masa depan nagari akan tetap terjaga. Apalagi jika dipimpin oleh figur yang memahami adat, mengerti agama, dan dekat dengan masyarakat.
Kesan lain yang sangat kuat adalah kemampuan beliau membangun komunikasi sosial. Sigap, empati, bersahabat, dan terbuka. Kepemimpinan seperti ini bukan kepemimpinan yang berjarak, tetapi kepemimpinan yang hadir. Bukan pemimpin yang hanya muncul dalam forum resmi. Tetapi pemimpin yang hidup di tengah masyarakatnya.
Inilah sesungguhnya makna kepemimpinan nagari dalam tradisi Minangkabau. Pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, tetapi penjaga keseimbangan sosial. Dalam falsafah Minangkabau dikenal prinsip "Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan".
Bahwa kekuatan nagari berdiri di atas sinergi antara unsur adat, agama, dan pemerintahan. Ketika seorang Wali Nagari sekaligus Datuk dan Tuanku, tentu mampu memainkan ketiga peran ini secara harmonis, maka nagari tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga hidup secara kultural.
Dari pertemuan itu, penulis semakin meyakini bahwa profil ideal Wali Nagari sebenarnya bukan hanya dilihat dari kemampuan teknokratis, tetapi dari integritas moral, kedewasaan sosial, dan kedalaman spiritualnya.
Lantas, masyarakat Minangkabau patut mempertimbangkan secara serius latar belakang spiritual dan kultural dalam memilih pemimpin nagari. Sosok yang memiliki basis keulamaan (Tuangku) dan legitimasi adat (Datuk), biasanya lebih mudah memahami denyut kehidupan masyarakatnya.
Bukan berarti harus mencari sosok yang sempurna, apalagi sampai pada derajat Wali Allah. Setidaknya minimal memilih pemimpin yang memahami makna ke-wali-an sebagai amanah, bukan sekadar jabatan.
Terminologi "Wali" sendiri bukan istilah biasa. Dalam Al-Qur’an, wali memiliki makna kedekatan, tanggung jawab, perlindungan, dan kepemimpinan moral. Kita mengenal istilah Wali Nikah, Wali Hakim, Wali Murid, bahkan dalam tradisi spiritual dikenal Wali Allah.
Semua itu menunjukkan bahwa istilah wali selalu terkait dengan tanggung jawab menjaga. Maka Wali Nagari sejatinya adalah penjaga nagari, penjaga nilai, penjaga harmoni, dan penjaga masa depan masyarakatnya.
Jika jabatan wali hanya dipahami sebagai kepala pemerintahan administratif, maka yang lahir hanya pemimpin prosedural. Tetapi jika jabatan wali dipahami sebagai amanah moral, maka yang lahir adalah pemimpin kultural.
Minangkabau sejak dahulu membangun peradabannya bukan hanya dengan sistem, tetapi dengan figur. Dalam sejarah nagari, yang dikenang bukan hanya kebijakan, tetapi keteladanan.
Hari ini, ketika berbagai tantangan sosial muncul. Mulai dari pergeseran nilai, melemahnya solidaritas sosial, hingga tantangan ekonomi dan pendidikan, maka nagari membutuhkan figur wali yang tidak hanya cerdas, tetapi juga teduh. Tidak hanya tegas, tetapi juga bijak. Tidak hanya kuat, tetapi juga dipercaya.
Meningkatkan marwah Minangkabau salah satunya memang harus dimulai dari kualitas kepemimpinan nagari. Sebab, nagari adalah jantung peradaban Minangkabau. Jika nagari kuat, Minangkabau kuat. Jika nagari bermartabat, Minangkabau ber-marwah.
Dan marwah itu hanya bisa dijaga oleh pemimpin yang memahami, bahwa jabatan bukan kehormatan pribadi, tetapi amanah kolektif.
Mungkin kita tidak berharap setiap Wali Nagari menjadi Wali Allah. Tetapi setidaknya kita berharap hadirnya wali-wali nagari yang benar-benar merasa di-awasi Allah dalam setiap kebijakannya.
Pemimpin yang merasa diawasi Allah, biasanya tidak akan menyalahgunakan amanah manusia.
Di situlah letak harapan Minangkabau.
Bahwa nagari akan tetap menjadi benteng adat, adat tetap bersandi syarak, dan syarak tetap bersandi Kitabullah. Dan semua itu sangat bergantung pada siapa yang kita pilih menjadi Wali Nagari.(ds).