Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - DPRD Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Fokus tersebut dinilai penting mengingat besarnya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra saat rapat kerja bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Doni menilai penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak bisa hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kata dia, juga harus berani memperkuat alokasi anggaran daerah demi mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.
“Dukungan pusat memang sangat dibutuhkan, tetapi pemerintah daerah juga harus serius mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027 agar penanganan pascabencana bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Menurut Doni, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar saat ini diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Angka tersebut mencakup perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga jaringan irigasi yang rusak akibat bencana.
Ia menjelaskan, berbagai usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur telah disampaikan pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar. Karena itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan instansi vertikal pusat harus diperkuat agar program penanganan berjalan sinkron.
“Kita ingin komunikasi dan koordinasi lebih maksimal. Banyak program pusat yang membutuhkan kesiapan administrasi dan dokumen dari daerah. Kalau itu tidak siap, maka realisasi bantuan bisa terhambat,” katanya.
Doni juga menekankan pentingnya memaksimalkan program pembangunan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi percepatan rehabilitasi infrastruktur yang rusak berat akibat bencana.
Ia menyebut sejumlah program penanganan nantinya akan dimasukkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama yang berkaitan dengan pembangunan jalan, pengendalian sungai, dan perbaikan irigasi pertanian.
“Program yang bersumber dari TKD harus benar-benar terkoordinasi agar penanganan sektor jalan, sungai, dan irigasi bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Doni turut mengingatkan organisasi perangkat daerah agar segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek-proyek prioritas. Menurutnya, kesiapan dokumen teknis menjadi syarat penting agar bantuan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
Ia menilai sektor infrastruktur dasar menjadi bidang yang paling terdampak akibat bencana, mulai dari akses jalan, aliran sungai, jaringan irigasi, hingga lahan pertanian masyarakat.
Karena itu, DPRD Sumbar mendorong seluruh pihak memperkuat sinergi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal dan mampu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat di daerah terdampak.
“Kita ingin seluruh sektor bergerak bersama agar pemulihan pascabencana di Sumbar benar-benar berjalan optimal dan masyarakat bisa segera bangkit kembali,” tutup Doni.(*)