Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mulai mengkaji gagasan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bersama tim ahli DPRD Sumbar. Langkah awal tersebut ditandai dengan penyerahan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) DIM untuk ditelaah dari berbagai aspek, Senin (11/5/2026).
Kajian tersebut dilakukan menyusul audiensi Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) dengan pimpinan DPRD Sumbar beberapa hari sebelumnya di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar.
Muhidi mengatakan DPRD Sumbar ingin melihat secara menyeluruh peluang serta mekanisme konstitusional terkait pengajuan status Daerah Istimewa Minangkabau. Karena itu, pembahasan melibatkan tenaga ahli guna mengkaji aspek hukum, sejarah, dan tata pemerintahan.
“Kita ingin melihat secara komprehensif bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan ini, termasuk regulasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah maupun masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Menurut Muhidi, DPRD Sumbar terbuka terhadap berbagai gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk upaya memperkuat kekhususan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah.
Namun demikian, ia menegaskan seluruh proses dan kajian harus tetap mengacu pada konstitusi serta aturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.
Dalam pembahasan awal tersebut, sejumlah tenaga ahli DPRD Sumbar turut hadir, di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan draft juga didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris.
Sementara itu, BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait penguatan status kekhususan Minangkabau melalui jalur konstitusional.
Sebelumnya, BP2DIM mengusulkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Usulan tersebut disebut sebagai upaya memperkuat falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai dasar kehidupan masyarakat Minangkabau.
Audiensi bersama DPRD Sumbar turut dihadiri sejumlah tokoh dan pengurus BP2DIM, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, serta Mistarija.(*)