Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis serahkan proposal bernilai Rp39 Miliar kepada Direktur PT Hutama Karya di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026, terkait kelanjutan pmbangunan Gedung DPRD yang terkatung-katung bertahun-tahun (foto.dok.ikp) |
Jakarta - Mangkraknya pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman akhirnya memantik langkah berani Bupati John Kenedy Azis.
Tidak ingin gedung yang semestinya menjadi simbol marwah lembaga legislatif itu terus menjadi sorotan publik, John Kenedy Azis turun langsung ke Jakarta membawa proposal bantuan senilai Rp39 miliar demi menyelamatkan proyek yang bertahun-tahun tertunda tersebut.
Langkah “jemput bola” itu dilakukan melalui audiensi dengan jajaran PT Hutama Karya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Proposal resmi kelanjutan pembangunan Gedung DPRD Padang Pariaman diterima langsung Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, didampingi Himawan.
Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai bergerak agresif mencari solusi atas proyek yang selama ini terkesan jalan di tempat.
Bagi masyarakat, kondisi Gedung DPRD yang terbengkalai bukan sekadar persoalan bangunan fisik. Mangkraknya proyek tersebut telah lama menjadi bahan pembicaraan publik dan dianggap mencerminkan lambannya penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, keberadaan gedung legislatif yang belum rampung dinilai menjadi ironi tersendiri.
Dalam audiensi tersebut, John Kenedy Azis secara terbuka menyampaikan keresahannya. Ia menegaskan bahwa keberadaan gedung DPRD yang representatif sangat penting untuk menunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.
Karena itu, ia memilih turun langsung membangun komunikasi dengan BUMN nasional demi memastikan pembangunan bisa kembali dilanjutkan.
“Hari ini kami datang membawa harapan besar masyarakat Padang Pariaman. Proposal senilai Rp39 miliar ini kami serahkan langsung, semoga pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat kembali dilanjutkan,” ujar John Kenedy Azis di hadapan jajaran manajemen Hutama Karya.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kehadiran jajaran lengkap pemerintah daerah memperlihatkan bahwa persoalan gedung DPRD kini menjadi perhatian serius Pemkab Padang Pariaman, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
John Kenedy Azis juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah pusat maupun BUMN menjadi langkah strategis yang harus diperkuat agar pembangunan infrastruktur penting tidak terus tertunda.
Ia pun mengajak masyarakat Padang Pariaman ikut memberikan dukungan dan doa agar perjuangan mendapatkan bantuan tersebut membuahkan hasil.
Audiensi dengan Hutama Karya itu, kini menjadi harapan baru bagi kelanjutan pembangunan Gedung DPRD Padang Pariaman.
Jika bantuan Rp39 miliar itu terealisasi, proyek yang selama ini mangkrak berpeluang kembali hidup. Lebih dari sekadar gedung, masyarakat menunggu bukti bahwa pembangunan yang lama tertahan akhirnya benar-benar bisa dituntaskan.(r-saco).