Komentar |
| Wabup Rahmat Hidayat paparkan kepada rombongan Komandan Korps Brimod Sumbar terkait penanganan Hunian Tetap (Huntap) teruntuk warga terdampak di Kantor Bupati, Kamis 21 Mei 2026 (foto.dok.ikp) |
Parik Malintang - Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman kembali menggantung pada percepatan pembangunan hunian tetap.
Dalam audiensi bersama Komandan Korps Brigade Mobil, pemerintah daerah secara terbuka mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama terkait lahan Huntap dan pemulihan sektor pertanian yang rusak berat akibat bencana.
Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menerima audiensi Dankorbrimob Brigjen Yopie Sepang di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, Plt Kapolres Padang Pariaman, hingga jajaran Satgas Penanggulangan Bencana.
Sebelum rapat berlangsung, rombongan terlebih dahulu meninjau sejumlah titik terdampak bencana. Mulai dari Jembatan PLTA, kawasan persawahan Tanah Taban dan irigasi di Lubuk Alung, hingga lokasi normalisasi Sungai Batang Ulakan.
Peninjauan itu memperlihatkan bahwa jejak kerusakan akibat bencana masih menyisakan persoalan serius di berbagai sektor.
Dalam pemaparannya, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Untuk lahan pertanian kategori rusak ringan, proses pemulihan disebut telah selesai sepenuhnya.
Namun kondisi berbeda terjadi pada lahan dengan tingkat kerusakan sedang dan berat yang hingga kini belum tertangani maksimal akibat keterbatasan bantuan.
“Untuk lahan pertanian rusak ringan alhamdulillah sudah selesai 100 persen. Namun untuk kerusakan sedang dan berat masih belum terselesaikan sepenuhnya. Begitu juga lahan jagung yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari pusat,” ujar Rahmat dalam audiensi tersebut.
Tak hanya sektor pertanian, persoalan hunian tetap menjadi perhatian paling mendesak. Banyak warga korban bencana disebut masih menunggu kepastian tempat tinggal permanen.
Pemerintah daerah pun mengakui proses penyediaan lahan Huntap masih menghadapi berbagai kendala yang membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah pusat dan aparat penanggulangan bencana.
Menanggapi hal itu, Brigjen Yopie Sepang menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan Huntap.
Ia menyebut persoalan lahan akan segera dikoordinasikan dengan berbagai pihak, mulai dari pemilik lahan, Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga instansi terkait lainnya agar pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan bagi masyarakat terdampak.
“Prioritas kita adalah pembangunan Huntap. Terkait penyediaan lahannya nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut agar bisa segera digunakan sebagai lokasi pembangunan,” tegas Brigjen Yopie.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik dorong baru agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang Pariaman tidak lagi berjalan lambat, sementara warga korban bencana terus menunggu kepastian hidup yang lebih layak.(saco).