Komentar
 |
| . |
Mentawai, fajarsumbar.com - Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Mentawai kembali menjadi sorotan. Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran (KPNPA) RI Cabang Mentawai menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama distribusi BBM subsidi diduga tidak tepat sasaran.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi pemerintah justru kesulitan mendapatkan BBM, sementara diduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan usaha.
Ketua BPI KPNPA RI Mentawai, Tuhowolo Telambanua, kepada media ini mengatakan, kelangkaan BBM subsidi di SPBU Kilometer 2 Tuapejat bukan persoalan baru. Masalah tersebut terus berulang dan sangat merugikan masyarakat yang bergantung pada BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kalau melihat kuota pasokan BBM yang masuk, sebenarnya sudah mencukupi. Persoalannya ada pada distribusi dan pengawasan di lapangan yang masih lemah,” ujarnya kepada fajarsumbar.com, Rabu (2/6/2026).
Ia menjelaskan, BBM subsidi yang masuk ke SPBU telah disesuaikan dengan nominal penebusan kepada Pertamina. Namun di lapangan, diduga masih ada oknum maupun pelaku usaha industri yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar sehingga stok cepat habis.
Menurut Tuhowolo, kondisi ini memunculkan ketimpangan karena masyarakat umum harus antre bahkan tidak kebagian BBM, sementara sebagian pihak justru leluasa memperoleh pasokan dalam jumlah besar.
“Yang perlu diawasi itu konsumen yang membeli BBM dalam jumlah tidak wajar. Kalau tidak ada pengawasan ketat, maka distribusi subsidi akan terus melenceng dari tujuan awal,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta adanya aturan yang jelas terkait mekanisme pembelian BBM oleh pengecer atau pengencer yang kembali menjual BBM kepada masyarakat. Menurutnya, tanpa regulasi yang ketat, potensi penyalahgunaan BBM subsidi akan terus terjadi.
BPI KPNPA RI Mentawai juga menilai belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, pengelola SPBU, hingga pihak terkait lainnya dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.
Saat ini, masyarakat Tuapejat disebut sangat bergantung pada SPBU Kilometer 2 karena SPBU Kilometer 10 hampir tidak beroperasi secara maksimal. Kondisi itu membuat distribusi BBM semakin terpusat dan rawan menimbulkan antrean panjang hingga kelangkaan.
“Kami berharap seluruh stakeholder duduk bersama mencari solusi nyata agar persoalan ini tidak terus berulang. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” katanya.
Selain penguatan pengawasan, pihaknya juga mendorong adanya investasi baru pembangunan SPBU di Mentawai agar distribusi BBM lebih merata dan tidak hanya bergantung pada satu titik pelayanan saja.
Menurut Tuhowolo, semakin banyak SPBU yang beroperasi, maka potensi penumpukan antrean dan permainan distribusi dapat diminimalisir. Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi pengusaha yang ingin membangun SPBU di Mentawai.
“Kalau hanya bergantung pada satu SPBU aktif, tentu sangat rentan terjadi kelangkaan. Karena itu perlu penambahan fasilitas distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” pungkasnya.(Arf)